Sunday, 9 Muharram 1444 / 07 August 2022

Sunday, 9 Muharram 1444 / 07 August 2022

9 Muharram 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Bupati Langkat Akui Ada Korban Meninggal dalam Kerangkeng

Senin 07 Feb 2022 10:21 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Indira Rezkisari

Petugas kepolisian memeriksa ruang kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.

Petugas kepolisian memeriksa ruang kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.

Foto: ANTARA FOTO/Oman/Lmo/rwa.
Tiga orang meninggal akibat kekerasan di kerangkeng Bupati Langkat non-aktif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Langkat non-aktif Terbit Rencana Perangin-angin, mengakui ada yang meninggal dalam kerangkeng manusia yang ditemukan di rumahnya. Hal tersebut dia sampaikan saat dimintai keterangan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait temuan kerangkeng tersebut.

"Tidak ngomong jumlah orang tapi bahwa ada yang meninggal iya (mengakui)," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam usai melakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (7/2/2022).

Baca Juga

Dia mengatakan bahwa sejauh data yang dimiliki Komnas HAM, ada tiga orang meninggal akibat tindak kekerasan yang terjadi dalam kerangkeng tersebut. Meski demikian, Komnas HAM mengatakan kalau jumlah korban meninggal bisa saja bertambah menyusul para saksi yang terus bertambah memberikan keteranhan terkait kasus tersebut.

Dia melanjutkan, saat ini Komnas HAM juga belum bisa memerinci prosedur pemakaman yang dilakukan pembina dalam kerangkeng manusia itu. Dia Komnas HAM masih mendalami prosedur yang dilakukan pembina kerangkeng saat ada korban yang meninggal.

"Nanti detailnya pascalaporan. Karena gini, ketika kita banyak mencari detil gitu nggak ada jaminan perlindungan saksi dan korban di lapangan. Kami muter terus di sana, ketika janji sudah mau dapat geser lagi, geser lagi (cari informasi)," kata Anam.

Komisioner Komnas HAM lainnya, Beka Ulung Hapsara melanjutkan bahwa keterangan yang dilontarkan Bupati Terbit Rencana harus dikonfirmasi kembali ke beberapa pihak. Dia mengatakan, konfirmasi dilakukan agar tidak ada kesalahan dalam menyimpulkan kronologis peristiwa dalam kasus tersebut.

"Keterangan dari Pak Terbit harus dikonfirmasi ke beberapa orang supaya memang benar-benar valid nantinya. Supaya komnas dalam memberikan kesimpulan dan rekomendasinya tidak mudah dimentahkan," katanya.

Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
hide ads show ads
desktop mobile