REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau optimistis kebijakan gelembung perjalanan atau travel bubble antara Lagoi Bintan dan Nongsa Batam dengan Singapura mampu memikat wisatawan asal Negara Jiran. Apalagi, pengelola Lagoi dan Nongsa datang langsung ke Singapura melakukan promosi dan memberikan informasi kesiapan dua kawasan wisata tersebut menyambut wisman yang datang berlibur.
"Saat ini meski jalannya travel bubble masih dalam batas regulasi, tetapi saya yakin mereka (wisman) sudah membuat beberapa rencana perjalanan ke Lagoi Bintan dan kawasan Nongsa di Batam," kata Kepala Dinas Pariwisata Kepri Buralimar di Batam, Senin (7/2/2022).
Ia menyampaikan, General Group Manager PT BRC Lagoi Abdul Wahab menemui berbagai pihak untuk mengabarkan sekaligus menjamin persiapan kawasan Lagoi melaksanakan skema travel bubble ini. Hal serupa juga dilakukan Ketua Nongsa Sensation, Andy Fong menyurati Otoritas Kelautan dan Pelabuhan Singapura terkait kebijakan gelembung perjalanan.
Menurut dia, kebijakan pembukaan pintu perbatasan dalam skema travel bubble merupakan kemajuan, karena telah diperjuangkan sejak 1,5 tahun yang lalu. Ia mengatakan, skema gelembung perjalanan bermula dari diskusi serius dengan Jajaran Deputi I Kemenparekraf, untuk mencari solusi pembukaan destinasi wisata, hingga lahirlah konsep "safe travel coridor 3B" yaitu Batam, Bintan, dan Bali.
"Jadi skema travel bubble untuk Kepri itu kami ikut merumuskannya. Terlibat langsung dari awal menawarkan konsep, visitasi hingga realisasinya saat ini. Sehingga kami tahu persis, apa yang menjadi alasan utama landasan pemikiran travel bubble untuk Kepri," kata dia.
Pada penetapan zonasi, Kepri mengusulkan dua lokasi yakni Bintan Lagoi dan Batam Nongsa dengan pertimbangan kedua lokasi itu enclave, positivity rate terkendali, fasilitas kesehatan yang mendukung dan memiliki akses langsung ke pelabuhan. Dengan begitu, pengendalian wisman masuk ke dua area bisa lebih terkendali.
"Makanya lebih memungkinkan untuk menjalankan travel bubble karena merupakan cross border area (daerah perbatasan) yang market share-nya tidak perlu banyak negara. Cukup satu negara saja, sudah bisa dijalankan," kata Buralimar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika