REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Dinas Kesehatan Kota Batam Kepulauan Riau mengingatkan akan potensi lonjakan kasus Covid-19 di daerah setempat hingga Lebaran 2022, apabila masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan dengan ketat.
"Prediksi kita, dalam waktu satu pekan 150 kasus, sampai Lebaran itu bisa 4.000 kasus aktif kalau dimasukkan rumus aplikasi algoritma. Untuk menekan itu kita harus terapkan protokol kesehatan," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Didi Kusmarjadi usai rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Batam, Senin (7/2/2022).
Karenanya pihaknya memutuskan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, dengan merawat pasien virus corona ke rumah sakit. Warga tidak disarankan menjalani isolasi mandiri di rumah, seiringan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Saat ini, mayoritas warga terpapar Covid-19 menjalani perawatan di RS Khusus Infeksi Pulau Galang.
Ia menyatakan kapasitas RSKI Pulau Galang masih cukup untuk merawat warga kota yang terkonfirmasi Covid-19. Menurut dia, jumlah pekerja migran Indonesia yang dirawat di RSKI Pulau Galang jumlahnya berkurang, karenanya rumah sakit di pulau penyangga itu dimanfaatkan untuk merawat warga kota. Ia menyatakan, meski terjadi lonjakan penularan Covid-19, yang dilaporkan terkonfirmasi Omicron hanya tiga kasus, yaitu dua anggota keluarga yang baru pulang dari Swiss, dan seorang warga Batam lainnya.
Sedangkan, puluhan orang yang dinyatakan probable Omicron berdasarkan STGF, belum mendapatkan kepastian dari pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS). Menurut dia, percepatan penularan Omicron yang disebutkan bisa mencapai empat kali varian Delta tidak terbukti di Batam.
"Fakta di lapangan, Omicron ringan. Faktanya ada dua kasus (sempat menjalani isolasi terpusat) di Asrama Haji. Itu enggak ada ledakan Omicron," kata dia.
Baca: Akses Masuk Dibatasi, WNA Harus Penuhi Syarat untuk Datang ke Indonesia
Baca: Anies Akui Sempat akan Hentikan PTM Selama 1 Bulan
Baca: Pemkab Tangerang Kembali Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh di Semua Sekolah
Ikuti Whatsapp Channel Republika