REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Plt Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Athiqah Nur Alami, mengatakan, pada akhir 2021 lalu, BRIN telah menyelenggarakan webinar dengan tajuk Kilas Balik Politik Indonesia 2021. Saat itu, tim peneliti BRIN telah menyoroti fenomena kemunduran demokrasi yang terjadi Indonesia, yang mungkin juga terjadi di beberapa negara lain di dunia, termasuk di Asia.
"Beberapa tahun belakangan ini ada kemunduran demokrasi, misalnya dalam hal kebebasan berekspresi dan pelibatan partisipasi publik dalam pemerintahan,” kata Athiqah dikutip dari laman BRIN, Senin (7/2/2022).
Selain isu pandemi, Athiqah mengatakan, 2022 akan menjadi tahun elektoral atau tahun politik sebagai proyeksi atas masa depan kehidupan demokrasi di Indonesia. Meski pemungutan suara baru akan berlangsung pada 2024 mendatang, tahapan pemilu sudah dimulai pada Agustus 2022.
"Melihat berbagai tahapan pemilu tersebut, kita akan melihat persaingan, manuver partai politik dan elite politik untuk meraih simpati dan pada akhirnya meraup suara masyarakat,” kata dia.
Sebagai respons berbagai hal di atas, dia melihat peningkatan literasi politik, baik digital, media massa, maupun media sosial, di kalangan masyarakat krusial untuk dilakukan. “Hal ini juga selaras dengan karakteristik nilai-nilai demokrasi yang makin dinamis dan berubah sesuai perkembangan jaman sehingga perlu terus untuk menyampaikan nilai-nilai demokrasi ini dari generasi ke generasi,” kata Athiqah.
Athiqah menyebutkan, BRIN berupaya untuk berkontribusi dalam memberikan public awareness dan pendidikan politik kepada masyarakat. Dengan harapan, kata dia, itu dapat menciptakan kehidupan demokrasi yang sehat, dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan dewasa dalam berpolitik.
Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN, Ahmad Najib Burhani, menyebutkan, sejumlah data menemukan sebuah gambaran yang lebih clear tentang demokrasi kita. Dinamika politik dalam negeri pada 2022 ini bisa menjadi kick off kegiatan politik menuju 2024 nanti.
"Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat dan banyak kejelasan tentang arah pemerintahan kita, serta proyeksi demokrasi politik pada paparan yang disampaikan tim peneliti,” kata dia.
“Masa transisi dalam sebuah lembaga kala kita melihatnya ada proses yang dianggap pengecualian dari kondisi normal, sebagai satu frame untuk melihat proses demokrasi yang berjalan seperti apa. Kalau kemudian umpamanya ada outlook, ada proyeksi demokrasi dan dinamika politik, dan sebagainya, kita mungkin bisa melihat kondisi yang kemudian melatarbelakangi demokrasi yang ada di tanah air,” kata Najib.
Ikuti Whatsapp Channel Republika