REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Direktur Unit Kebijakan Inggris, Munira Mirza mengundurkan diri dari pemerintahan. Mirza adalah salah satu penasihat politik yang menginspirasi Perdana Menteri Boris Johnson.
Mirza pertama kali bekerja untuk Johnson sekitar 13 tahun yang lalu. Mirza tidak memiliki latar belakang yang secara tradisional dianggap mengarah pada Konservatisme.
Dilansir Independent, Selasa (8/2/2022), Mirza adalah putri bungsu dari imigran Pakistan. Ayahnya merupakan seorang pekerja pabrik, dan ibunya seorang ibu rumah tangga serta guru bahasa Urdu. Mirza dibesarkan di Oldham dan mengenyam pendidikan di sekolah negeri. Dia menjadi satu-satunya siswa yang diterima di Oxford University.
Selama menempuh studi di Mansfield College, Mirza bergabung dengan Partai Komunis Revolusioner (RCP), dan berkontribusi pada majalah Living Marxism. Dia kemudian melanjutkan studinya untuk meraih gelar PhD dalam bidang sosiologi di University of Kent di bawah Profesor Frank Furedi, yang ikut mendirikan RCP dan kemudian dibubarkan.
Mirza berkecimpung dalam berbagai kegiatan, diantaranya di sektor budaya dan amal, termasuk di Royal Society of Arts, lembaga think tank Policy Exchange, dan Tate. Mirza kemudian menjadi penasihat Johnson, ketika dia terpilih sebagai wali kota London pada 2008.
Pada 2012, Johnson mempromosikan Mirza menjadi wakil wali kota untuk pendidikan dan budaya. Mirza dilaporkan telah menjadi pendukung Brexit sebelum Johnson. Pada 2018 Johnson membuat pernyataan kontroversial bahwa wanita yang mengenakan burqa serupa dengan kotak pos yang berjalan.
Pernyataan Johnson yang menyudutkan umat Muslim ini menjadi berita utama di sebagian besar media Inggris. Mirza yang merupakan seorang Muslim membuat pernyataan yang membela Johnson di media.
Mirza dilaporkan membantu menulis manifesto yang membawa Johnson ke Downing Street. Johnson langsung menarik Mirza ke lingkaran dalamnya setelah menjabat sebagai perdana menteri.
Selama menjadi penasihat Johnson, Mirza tidak pernah menjadi pusat perhatian. Dia menjadi sorotan saat memainkan peran utama dalam pembentukan komisi tentang perbedaan ras pada 2020, setelah demonstrasi Black Lives Mater.
