REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelapor Arteria Dahlan atas kasus dugaan ujaran kebencian, Poros Nusantara, menyoroti penghentian penyelidikan atas laporannya. Penyidik Polda Metro Jaya memberhentikan kasus Arteria Dahlan usai tidak menemukan unsur pidana di dalamnya.

"Kami pikir apa yang dilakukan (penyidik) terlalu buru-buru, karena ini belum ada klarifikasi secara utuh dan juga sudah kami menggunakan hak konstitusi," ujar Kuasa hukum Poros Nusantara, Suzana Febriati Suzana, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (8/2).

Suzana mengatakan, semestinya fokus kepolisian adalah pidananya untuk membuktikan unsur tindak pidana. Ia menambahkan, hak imunitas yang dimiliki Arteria Dahlan sebagai anggota DPR RI merupakan ranah berbeda yang ditangani Mahkamah Kehormatan DPR RI.

"Adapun, hak imunitas atau MKD adalah ranah yang berbeda, kami adalah pencari keadilan untuk memastikan pelaporan hukum yang kami laporkan," ucap Suzana.

Sebelumnya, kasus Arteria Dahlan, terkait dengan ucapannya yang dinilai ‘menyasar’ etnis Sunda berawal pada saat rapat kerja (raker) Komisi III dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam raker tersebut, Arteria Dahlan menyampaikan agar Jaksa Agung melarang Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda dalam setiap rapat. 

Kemudian pernyataan Arteria Dahlan tersebut, mendapat kecaman oleh publik, khusus masyarakat Jawa Barat. Akibatnya, Arteria dilaporkan oleh sejumlah organisasi ke Polda Jawa Barat oleh Majelis Adat Sunda pada Kamis (20/1). Lalu kasus ini dilimpahkan ke Polda Metro Jaya hingga diputuskan tidak dilanjutkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika