REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) dan Bank DKI melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama pembiayaan guna pembiayaan subsidi bunga atau subsidi marjin Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Penandatangan dokumen kerja sama tersebut dilakukan oleh Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Eddy Satriya yang mewakili Kemenkop sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Babay Parid Wazdi sebagai Direktur Kredit UMK dan Usaha Syariah Bank DKI di Kantor Kemenkop.
Direktur Kredit UMK dan Usaha Syariah Bank DKI Babay Parid Wazdi mengungkapkan, menajemen Bank DKI berkomitmen penuh menyalurkan KUR sesuai aturan dan pedoman yang ada. "Dengan bekal pengalaman penyaluran KUR pada 2013 sampai 2014 lalu, Bank DKI optimis penyaluran KUR tahun ini akan jauh lebih baik," kata Babay melalui keterangan tulis dari Kemenkop UKM, Selasa (8/2/2022).
Ia menyatakan, Bank DKI telah melakukan asesmen dan memetakan dengan cermat siapa saja yang akan menjadi calon penerima KUR. Menurutnya UMKM yang ada di PT Pasar Jaya atau sekitarnya sangat potensial diberikan dukungan akses KUR ini.
Dia optimis dengan kemampuan bayar mereka yang tinggi dan jenis usaha yang dijalankan oleh para UMKM tersebut, KUR dapat diserap dengan baik. Di Pasar Jaya saja, ada sekitar 108 ribu pedagang.
"Kita sudah lakukan pemetaan mana yang bayar iuran lancar, mana yang lancar bayar listrik dan air. Mereka itu yang akan kita target. Ada juga nasabah di lingkungan Pasar Jaya yang sudah kami petakan potensinya," ujar Babay.
Selain nasabah yang memiliki usaha di area Pasar Jaya, menajemen Bank DKI juga menyasar para UMKM yang menjadi mitra penyedia kebutuhan barang dan jasa bagi sejumlah rumah sakit atau puskesmas di DKI Jakarta. Menurutnya di DKI Jakarta terdapat 38 RSUD dan 400 Puskesmas yang telah menjalin kemitraan dengan UMKM.
"Jadi dengan peta yang sudah jelas ini, insya Allah kredit kita aman tidak seperti zaman dulu. Kami sudah lakukan sosialisasi dan pelatihan dan ada asesmen berkelanjutan juga," kata dia.
