REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung mengapresiasi sikap Jusuf Kalla, terkait pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tentang pesantren terafiliasi terorisme. JK meminta semua pihak tidak berspekulasi.
“Intuisi Pak JK sebagai tokoh kemanusiaan dan tokoh perdamaian yang mengajak berbagai pihak tidak berspekulasi patut kita puji. Pasalnya, pernyataan bahwa ada 198 pondok pesantren terafiliasi dengan terorisme sangat keliru, tidak sensitif dan rentan menimbulkan kecurigaan di antara sesama anak bangsa,”kata Tamsil Linrung, dalam pesan whatsapp-nya, Senin (7/2).
Keberanian Jusuf Kalla meluruskan BNPT, menurut Tamsil, merupakan mitigasi untuk mencegah terjadinya benih-benih konflik horizontal. Pernyataan dari pejabat atau lembaga negara yang otoritatif harus disampaikan secara hati-hati, terukur dan punya bukti-bukti terverifikasi.
Situasi di masyarakat, kata Tamsil, sudah cukup tegang. Rakyat sudah lama dibekap pandemi Covid-19, ekonomi sulit, dan berbagai dampak turunannya. "Situasi yang masih jauh dari kata usai ini sudah cukup menyulut emosi. Jangan dipantik dengan membuka ruang kecurigaan,” ungkap Ketua Kelompok DPD di MPR ini.
Jika ada yang terindikasi terlibat terorisme, menurut Tamsil, semestinya dilakukan pemanggilan secara personal. Dibina dan dilakukan strategi //soft approach. Mengumumkan ke publik, lanjutnya, justru rentan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan provokasi dan stigmaisasi terhadap pesantren.
Padahal pesantren sejak era pra kemerdekaan sudah dikenal sebagai institusi pendidikan kultural yang inklusif. Pesantren sangat terbuka bagi siapapun. "Bahkan (penganut paham, Red) komunis pun diakomodir jika memang ingin belajar dan mendalami Islam di pesantren,” ungkapnya.
Pesantre, menurutnya, sangat nyata kontribusinya bagi republik. "Jangan tiba-tiba muncul isu yang diopinikan over generalisasi,” kata dia. Tamsil juga mengapresiasi sikap Kepala BNPT yang telah menyatakan permintaan maaf, dan berharap pernyataan seperti itu tidak terulang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika