REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Korea Utara berencana meningkatkan anggaran untuk tangani pandemi Covid-19. Penambahan ini sesuai dengan seruan pemimpin Kim Jong-un untuk membuat penanganan Covid-19 lebih maju dan berorientasi pada orang.
Menurut laporan KCNA pada Selasa (8/2/2022), rencana anggaran disahkan selama sesi parlemen pada Ahad dan Senin (6-7/2/2022). Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara meloloskan rencana untuk meningkatkan pengeluaran untuk langkah-langkah anti-virus sebesar 33,3 persen dibandingkan tahun lalu.
Perdana menteri Kabinet Korea Utara, sebuah lembaga kunci yang menangani kebijakan ekonomi, Kim Tok Hun, menggambarkan respons pandemi Korea Utara sebagai prioritas utama dalam urusan negara. Namun, langkah-langkah tersebut akan diletakkan atas dasar ilmiah untuk menjamin keamanan negara dan warga.
Selain meningkatkan anggaran untuk tanggapan atas Covid-19, Kim dalam pidato politik baru-baru ini telah bersumpah untuk lebih meningkatkan persenjataan nuklir. KCNA mengatakan 15,9 persen dari total pengeluaran pemerintah Korea Utara tahun lalu diinvestasikan dalam program senjata nuklir. Persentase yang sama dari anggarannya tahun ini akan digunakan untuk memperluas kemampuan militer.
Momen ini terjadi beberapa minggu setelah Korea Utara secara tentatif memulai kembali lalu lintas angkutan kereta api dengan Cina setelah dua tahun penutupan perbatasan yang ekstrem. Kim telah mengisyaratkan perubahan yang lebih luas pada respons pandemi Pyongyang selama konferensi politik pada Desember.
Korea Utara masih mengklaim memiliki rekor sempurna dalam mencegah Covid-19 dari wilayahnya, meski diragukan secara luas. Penutupan perbatasannya untuk hampir semua perdagangan dan pengunjung selama dua tahun semakin mengejutkan ekonomi yang telah rusak.
Pembukaan kembali perbatasan mungkin menunjukkan Korea Utara sedang menjajaki cara-cara yang lebih berkelanjutan untuk menghadapi ancaman virus korona yang mungkin berlangsung selama bertahun-tahun. Itu juga bisa memberikan gambaran sekilas tentang rencana Korea Utara untuk vaksin melawan Covid-19.
Korea Utara sejauh ini telah menghindari vaksin yang ditawarkan oleh program distribusi COVAX yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, beberapa ahli mengatakan Korea Utara mungkin masih mencari bantuan dari Cina dan Rusia untuk memberikan pengujian dan vaksinasi rutin bagi para pekerja dan tentara di daerah perbatasan yang akses dari daerah lain akan sangat dibatasi.
Baca juga : Sebagian Pakar Ingatkan Covid-19 tak akan Menjadi Endemi
Ikuti Whatsapp Channel Republika