REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengimbau pemerintah daerah, khususnya daerah dengan PPKM Level 3 agar lebih serius dalam menegakkan kebijakan protokol kesehatan untuk menekan laju penambahan kasus positif.
“Dengan dirilisnya Inmendagri No 9/2022 terkait PPKM level 1-3 di wilayah Jawa Bali, saya mengimbau pemerintah daerah untuk benar-benar menegakkan kebijakan prokes, terutama bagi daerah dengan level PPKM 3,” kata Wiku saat konferensi pers, dikutip pada Rabu (9/2).
Aturan ini mengatur beberapa hal, di antaranya pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan yang dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas atau jarak jauh. Hal ini sesuai keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi corona virus desease 2019.
Selain itu, pelaksanaan kegiatan di sektor esensial diberlakukan maksimal 25 persen WFO (work from office), serta hanya bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja.
Kemudian supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 60 persen dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
Untuk pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 60 persen dan jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat. Sedangkan kegiatan pada pusat perbelanjaan, mall, pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan kapasitas maksimal 60 persen dan jam operasional sampai pukul 21.00 waktu setempat.
Untuk tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjamaah selama masa PPKM level 3 dengan maksimal 50 persen dari kapasitas dan menerapkan prokes secara ketat, serta memperhatikan ketentuan teknis dari Kemenag.
Fasilitas umum yaitu area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya dibuka dengan kapasitas maksimal 25 persen. Sementara untuk pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 25 persen dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan prokes secara lebih ketat.
Pelaksanaan kegiatan sektor esensial, sektor industri orientasi ekspor dan penunjangnya, serta perhotelan non karantina serta kegiatan sektor lainnya masih beroperasi dengan ketentuan sesuai Inmendagri.“Beberapa sektor kritikal masih bisa beroperasi 100 persen dengan prokes, mohon disimak peraturan terkait sektor kritikal pada Inmendagri tersebut,” kata Wiku.
Wiku juga mengingatkan agar pelaku usaha dan pemilik fasilitas publik wajib memastikan digunakannya PeduliLindungi dengan baik dan benar. Sehingga kasus positif dan kontak erat dapat teridentifikasi.
“Harap betul-betul discan dan diteliti jangan sampai seseorang menggunakan hasil tangkapan layar atau screenshoot apalagi menggunakan akun orang lain,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika