REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja Denni P Purbasari mengatakan, kolaborasi antara pemerintah dan swasta menjadikan pelaksanaan Program Kartu Prakerja lebih cepat dalam menyediakan banyak pelatihan untuk penerima manfaat.
Dalam diskusi virtual tentang evaluasi dampak Kartu Prakerja sebagai program pemulihan Covid-19 di Jakarta, Rabu (9/2/2022), Denni mengatakan, skema public private partnership (PPP) atau kemitraan pemerintah dan badan usaha diterapkan dalam program itu.
"Karena, kalau kemudian pelatihan disediakan semuanya oleh pemerintah dengan menggunakan skema pengadaan barang dan jasa bisa lama dan bisa saja salah sasaran," kata Denni.
Dengan berkolaborasi bersama banyak lembaga pelatihan, termasuk Balai Latihan Kerja (BLK), dapat memberikan kesempatan kepada para penerima manfaat untuk memilih sendiri pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Skema tersebut juga mendorong para penyedia latihan dapat saling bersaing untuk memperbaiki layanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Dia memastikan pihak manajemen terus melakukan perbaikan terkait layanan yang diberikan dengan berbasis data. Fitur-fitur tersebut disesuaikan dengan opini penerima manfaat, salah satunya fitur pencari kerja.
"Teman-teman tadi mengatakan bagaimana tidak hanya pelatihan, tapi bisa sampai mendapatkan pekerjaan. Makanya, di dashboard sekarang sudah ada fitur job recommendation dan job search, silakan dicari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian," ujarnya.
Dia menjelaskan, pelatihan mendapatkan asesmen dari lembaga, seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada untuk memeriksa kualitas pelatihan tersebut sebelum dapat masuk ekosistem Kartu Prakerja. Ada pengawasan ketika pelatihan-pelatihan tersebut masuk dalam Kartu Prakerja.
"Jadi multiple layers checking dan juga perbaikan itu dilakukan, sehingga hasilnya bisa seperti yang kita harapkan," ungkap Denni.
