REPUBLIKA.CO.ID,ISLAMABAD -- Pemerintah Pakistan memanggil Kuasa Usaha India di Kantor Luar Negeri (FO), Rabu (9/2/2022). Pertemuan dilakukan untuk menyampaikan keprihatinan dan kecaman serius atas tindakan tercela di Negara Bagian Karnataka India, yang melarang pelajar perempuan Muslim mengenakan jilbab.
"Diplomat India didesak menyampaikan kepada Pemerintah India keprihatinan ekstrem Pakistan atas kampanye anti-hijab, yang dipelopori oleh gabungan RSS-BJP di Karnataka. Kejadian ini merupakan bagian dari agenda eksklusionis dan mayoritas lebih besar, dengan tujuan yang tidak manusiawi dan menjelekkan wanita Muslim," kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan, dikutip di Business Recorder, Kamis (10/2/2022).
Pakistan juga menyampaikan intoleransi agama, stereotip negatif, stigmatisasi, dan diskriminasi terhadap Muslim di India terus berlanjut, bahkan setelah hampir dua tahun kerusuhan Delhi yang mengerikan, yang merenggut nyawa 50 Muslim tak berdosa pada Februari 2020.
FO menambahkan, Pakistan juga khawatir dengan keheningan yang memekakkan telinga dari kepemimpinan BJP serta tidak adanya tindakan nyata terhadap para pendukung Hindutva, yang baru-baru ini secara terbuka menyerukan genosida Muslim di Dharam Sansad, Haridwar, Uttarakhand.
"Juga ditekankan Pemerintah India harus memenuhi tanggung jawabnya meminta pertanggungjawaban para pelaku pelecehan terhadap perempuan di Karnataka dan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan perempuan Muslim," demikian lanjutan pernyataan itu.
Lebih lanjut, diplomat India didesak untuk mengesankan Pemerintah India agar mengambil tindakan segera terhadap para pelaku dan pendukung kekerasan anti-Muslim di negara bagian Assam, Tripura, Gurugram, dan Uttarakhand dan membawa keadilan bagi para korban kerusuhan Delhi.
Pernyataan itu menyebutkan Pakistan menyerukan kepada masyarakat internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan OKI, terutama perangkat hak asasi manusianya untuk menyadari tingkat Islamofobia yang mengkhawatirkan di India dan membujuk otoritas India untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia sistematis terhadap minoritas di India.
Sumber:
Ikuti Whatsapp Channel Republika