REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH — Dewan Pusat Palestina (PCC) pada Rabu (9/2) menangguhkan pengakuannya atas Israel sampai Tel Aviv mengakui negara Palestina di perbatasan pra-1967. PCC mengatakan pihaknya memutuskan untuk mengakhiri komitmen terhadap semua perjanjian dengan Israel.
“Dewan juga memutuskan untuk menghentikan semua bentuk koordinasi keamanan dengan Israel,” kata pernyataan yang dibacakan oleh anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Azzam al-Ahmad dilansir dari Anadolu Agency, Kamis (10/2).
Dalam sebuah pernyataan pada akhir pertemuannya di kota Ramallah, Tepi Barat, Al-Ahmad mengatakan PCC menugaskan komite dengan pengaturan mekanisme yang diperlukan untuk menegakkan keputusan. Meski demikian, para ahli Palestina berpendapat bahwa memberikan tugas untuk menegakkan keputusan PCC kepada Komite Eksekutif PLO akan membuatnya tidak efektif.
PCC juga meminta pemerintah AS untuk memenuhi komitmennya terhadap penerapan formula dua negara dan menghentikan kegiatan pembangunan pemukiman Israel dan pengusiran paksa terhadap keluarga Palestina dari rumah mereka. Pertemuan PPC diboikot oleh sejumlah faksi Palestina dengan alasan pertemuan tersebut diadakan tanpa adanya konsensus nasional.
PCC adalah majelis yang lebih kecil yang berasal dari Dewan Nasional, badan legislatif tertinggi untuk Palestina di dalam dan luar negeri, dan berafiliasi dengan PLO. Khususnya, PLO sejauh ini tidak termasuk kelompok Hamas dan Jihad Islam.
Faksi Palestina menuduh gerakan Fatah "mengecualikan" kepemimpinan rakyat Palestina dan tidak mengambil langkah nyata untuk mengakhiri perpecahan internal, yang dibantah oleh gerakan itu. Fatah adalah faksi terbesar dari konfederasi multi-partai PLO.
