REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Program berbagi vaksin Covid-19 global Covax, telah mengurangi jumlah dosis yang dialokasikan untuk Korea Utara. Langkah ini diambil karena Korea Utara tak kunjung mengatur pengiriman vaksin.
Dalam situs web yang dikelola oleh badan anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNICEF, menunjukkan, jumlah dosis yang dialokasikan untuk Korea Utara saat ini mencapai 1,54 juta. Jumlah tersebut turun dari sebanyak 8,11 juta pada tahun lalu. Tahun ini, Covax mengalokasikan vaksin berdasarkan kebutuhan, sehingga akumulasi dosis yang sebelumnya dialokasikan ke Korea Utara tidak lagi relevan, kata juru bicara Gavi, badan amal yang membantu mengoperasikan program berbagi vaksin.
"Vaksin dialokasikan ke (Korea Utara) dengan pertimbangan teknis untuk memungkinkan negara tersebut mengejar target imunisasi internasional pada 2022 jika pemerintah memutuskan untuk memperkenalkan imunisasi COVID-19 sebagai bagian dari respons pandemi nasional," kata juru bicara aliasni vaksin global Gavi.
Sejauh ini, Korea Utara tidak mengimpor vaksin Covid-19. Namun beberapa laporan media menunjukkan setidaknya beberapa orang penting di Korea Utara, seperti pejabat kontrol perbatasan telah divaksinasi.
Tahun lalu, Korea Utara menolak pengiriman vaksin Covid-19 AstraZeneca di bawah skema Covax, karena khawatir terhadap efek samping dari vaksin tersebut. Pyongyang juga menolak tawaran 3 juta dosis vaksin Covid-19 dari Sinovac Biotech China tahun lalu.
"Gavi dan Covax melanjutkan dialog dengan (Korea Utara) untuk mengoperasionalkan program vaksinasi Covid-19," kata juru bicara Gavi.
Korea Utara belum secara resmi mengkonfirmasi kasus infeksi virus korona. Namun para pejabat di Korea Selatan dan Amerika Serikat meragukan klaim Korea Utara bebas dari Covid-19.
Korea Utara adalah salah satu negara pertama yang menutup perbatasan ketika pandemi Covid-19 mulai menyebar pada 2020. Bulan lalu, Korea Utara mulai mengizinkan beberapa kereta melintasi perbatasannya dengan China.
Pada Selasa (8/2/2022) parlemen Korea Utara menyetujui peningkatan alokasi anggaran sebesar 33,3 persen untuk mengatasi pandemi tahun ini. "Pekerjaan pencegahan epidemi darurat akan menjadi prioritas utama urusan negara dan tembok pencegahan epidemi akan lebih diintensifkan," kata Perdana Menteri Kim Tok-hun.
