REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) masih terus mengkaji penentuan lokasi (penlok) jalan tol Gedebage-Tasiikalaya yang telah diserahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam waktu dekat, diperkirakan penlok jalan tol Gedebage-Tasikmalaya dapat segera diterbitkan.
Sementara penlok masih dikaji, Wakil Gubernur (Wagub) Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, terus melakukan sosialiasi kepada masyarakat terkait rencana pembangunan jalan tol itu, terutama masyarakat yang lahannya berpotensi terdampak. Sebab, Uu menyebut, kemungkinan penlok akan diterbitkan pada Maret 2022.
"Saya ditugas oleh Pak Gubernur untuk bertemu masyarakat yang terkena dampak pembangunan tol Cigatas (Gedebage-Tasikmalaya). Karena sebentar lagi penlok, dan setelah itu akan dimulai proses pembebasan lahan," kata dia, saat melakukan sosialisasi di Desa Talagasari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jumat (11/2/2022).
Dalam sosialisasi itu, dia meminta, masyarakat yang lahannya akan terdampak ikut mendukung pembangunan jalan tol itu. Sebab, keberadaan jalan tol yang melintasi Kabupaten Garut hingga Tasikmalaya sudah sangat dinanti-nantikan masyarakat luas.
Uu tak ingin, pembangunan jalan tol Gedebage-Tasikmalaya molor pengerjaannya seperti proyek jalan tol lainnya di Jabar. Semisal jalan tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi) yang memakan waktu lebih dari 22 tahun atau tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dauwan) yang memakan waktu 11 tahun.
"Karena itu, kami melakukan sosialisasi lebih awal agar pembebasan lahan nanti bisa berjalan lancar. Kami tak ingin pembagunan Cigatas seperti Bocimi dan Cisundawu," ujar dia.
Uu menilai, berdasarkan hasil peninjauannya ke sejumlah wilayah yang akan dilewati jalan tol Gedebage-Tasikmalaya, masyarakat pada umumnya mendukung proyek itu. Dia optimistis, proyek pembangunan jalan tol itu akan selesai sesuai target.
"Tapi, masyarakat juga jangan mematok harga terlalu tinggi untuk tanah. Pemerintah itu ada batas tertentu. Itu insya Allah diganti untung," kata dia.
Selain itu, Uu mengimbau, masyarakat juga tidak mengganggu ketika proses konstruksi berjalan. Apabila semua berjalan lancar, ia meyakini jalan tol itu dapat beroperasi pada 2022.
Kepala Desa Telasgasari, Kecamatan Kadungora, Riki Ismail Barokah, mengatakan, di wilayahnya ada sekitar tiga rukun warga yang berpotensi terdampak pembangunan jalan tol. Menurut dia, warga yang akan terdampak sudah setuju lahannya untuk dibebaskan.
"Tidak ada penolakan dari warga desa kami. Bahkan, warga sudah tidak sabar menunggu kepastian penlok," kata dia.
Kendati demikian, menurut Riki, perangkat desa terus melakukan sosialisasi agar warga tidak menjual tanah kepada pihak selain pemerintah. Ia meminta warga untuk sabar menunggu pemerintah untuk proses pembebasan lahan.
Salah seorang warga Desa Talagasari, yang berisiko terdampak pembangunan jalan tol, Dadan Suryaman (51 tahun), mengaku sudah ikhlas apabila lahannya harus dibebaskan. Namun, ia berharap, biaya pembebasan lahan sesuai.
"Biar bisa beli lahan seperti semula lagi," kata dia.
Dia menyebut, luas lahan di rumahnya ada sekitar 7,5 tumbak (per tumbang sama dengan 14 meter persegi). Rumahnya berada tepat di pinggir jalan. Di rumahnya, Dadan bersama istrinya juga memiliki usaha warung dan pengirisian ulang galon.
Apabila harus pindah, dia ingin, nantinya dapat lahan yang ada di pinggir jalan lagi, sehingga usaha mereka tetap bisa berjalan. Namun, harga rumah di pinggir jalan pasti tinggi.
"Mangkanya, maunya harga pembebasannya sesuai," ujar dia.
Pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek jalan tol Gedebage-Tasikmalaya, Ade Sudrajat, mengatakan, pihaknya sudah berkirim surat dengan Gubernur Jabar untuk penlok. Menurut dia, penlok itu masih dalam kajian Pemprov Jabar.
"Mudah-mudahan penlok keluar minggu ini atau minggu depan," kata dia.
Dia menyebutkan, berdasarkan pendataan sementara, terdapat sekitar 9.500 bidang tanah yang harus dibebaskan dalam proyek pembangunan jalan tol Gedebage-Tasikmalaya. Sekitar 5.000 bidang di Bandung, 3.500 bidang di Garut, dan 5.000 bidang di Tasikmalaya.
Menurut Ade, proses pembebasan lahan adalah tahapan yang paling memakan waktu dalam pembangunan jalan tol. Namun, dengan sosialisasi yang masif, diharapkan proses pembebasan lahan dapat selesai sesuai waktu yang ditentukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika