REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI -- Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan pembicaraan untuk mengamankan pakta nuklir 2015 Iran tidak menemui jalan buntu. Namun isu-isu utama membutuhkan keputusan politik dari negara-negara Barat.
"Iran telah mengambil keputusan politik dengan tetap mematuhi pakta tersebut setelah Washington hengkang pada 2018," kata jubir Saeed Khatibzadeh kepada wartawan di Teheran.
Pembicaraan tidak langsung di Wina antara Iran dan Amerika Serikat (AS) dilanjutkan pekan lalu setelah rehat 10 hari. Kedua delegasi menyebutkan bahwa sedikit kemajuan dihasilkan pada pembicaraan tersebut sejak dilanjutkan pada November.
"Tidak ada jalan buntu di Wina. Perundingan sedang berlangsung seperti sebelumnya dan ada sejumlah pertukaran di antara delegasi," katanya.
"Apa yang terjadi pada pembicaraan hari ini adalah kelanjutan poin-poin penting dan kritis. Jarak kami dari sebuah kesepakatan tergantung pada itikad dari pihak Barat," lanjutnya.
"Jika Amerika Serikat dan Eropa menanggapi Iran hari ini - dalam kerangka kerja JCPOA, kami dapat mengumumkan besok di Wina bahwa kami telah menyetujui sebuah kesepakatan," katanya, merujuk nama resmi pakta nuklir, Joint Comprehenisve Plan of Action.
Penilaian Khatibzadeh muncul beberapa jam setelah sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Shamkhani mengungkapkan kemajuan dalam pembicaraan menjadi semakin sulit di setiap momen, selagi pihak Barat 'berpura-pura' mengusulkan sejumlah inisiatif untuk menghindari komitmen mereka. Terkait isu lain, Khatibzadeh menuturkan kesepakatan pertukaran tahanan dengan AS masuk ke dalam agenda pembicaraan nuklir di Wina.
"Tetapi tampaknya AS belum membuat keputusan soal itu. Mungkin pihaknya masih menunggu hasil pembicaraan," katanya.
Dalam beberapa tahun belakangan Iran menahan puluhan orang berkewarganegaraan ganda, termasuk beberapa warga AS, yang mayoritas karena tuduhan spionase. Iran menuding Washington menangkap tahanan Iran yang diduga melanggar sanksi AS terhadap Iran.
Pegiat HAM menuduh Iran berupaya memanfaatkan penahanan tersebut untuk mengantongi konsesi dari negara-negara lain, sebuah tuduhan yang dibantah Teheran.
