REPUBLIKA.CO.ID, PURWOREJO -- Upaya tim Kantor Staf Presiden (KSP) turun langsung ke lapangan disambut positif oleh Jaringan Mubalig Muslim Indonesia (Jammi). Dengan berjalan kaki, tim yang dikomandani Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko ini menemui warga desa Wadas kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, akhir pekan kemarin.
Koordinator Nasional JAMMI, Irfaan Sanoesi menilai upaya tim KSP ini merupakan bentuk tabayyun, mencari informasi yang lengkap, diharapkan dapat menampung semua aspirasi warga desa Wadas, baik yang pro maupun yang kontra, untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Presiden Joko Widodo untuk mencari solusi terbaik.
“Kami menyambut baik upaya tim KSP menemui satu per satu warga desa Wadas untuk mendengar langsung bagaimana pendapat mereka soal pembangunan bendungan Bener. Ini penting sebagai langkah tabayyun pemerintah dan warga sehingga bisa dicarikan solusi terbaik bagi setiap warga desa Wadas,” kata dia, Selasa (15/2/2022).
Jammi berharap temuan tim KSP di lapangan dapat meredakan tensi di desa Wadas. Dia menengarai tensi tinggi itu dapat dihindari pendekatan yang komunikatif. Kurangnya dialog para pihak terkait, membuat desa Wadas tampak mencekam.
“Mudah-mudahan tim KSP yang dikomandani oleh Pak Joko ini bisa jadi penghubung warga dan pemerintah. Meski nampak aktivitas warga seperti biasa, dan tak terlihat penjagaan dari aparat keamanan, kami harap pendekatannya selanjutnya lebih dialogis dan humanis. Mencari win-win solution,” ujar dia.
Irfaan juga menilai upaya tim KSP merupakan bentuk kehadiran negara bagi warganya yang sedang mengalami permasalahan.
Jammi berharap agar setiap pembangunan infrastruktur berdasarkan win-win solution. Satu sisi, pembangunan seperti bendungan Bener itu akan terasa manfaatnya bagi warga sekitar. Namun di sisi lain, pembangunan tidak boleh merugikan warga apalagi jika dapat menimbulkan kerusakan alam.
“Selama periode Presiden Jokowi kita melihat akselerasi pembangunan insfrastruktur di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Ini sangat postitif dan kita bangga akan hal itu. Namun, warga pemilik lahan di sekitar itu, mesti punya ganti untung yang memadai, seperti yang kita saksikan di beberapa lokasi pembangunan. Analisis dampak alam dan lingkungan (amdal) pun harus menjadi prioritas,” ujar dia.
“Tim KSP menegaskan, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dari verifikasi lapangan KSP terkait insiden wadas. Diantaranya pelaksanaan operasi di lapangan oleh aparat keamanan yang perlu dievaluasi, dan alasan adanya warga yang menolak didasarkan pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya,” kata dia menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika