REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pemerintah Myanmar mengatakan tidak akan menghadiri pertemuan menteri luar negeri Asosiasi Negara Asia Tenggara (ASEAN) pekan ini. Naypyidaw menolak undangan yang meminta mereka mengirimkan perwakilan non-politik bukan kepala diplomatnya.
Pada bulan ini Kamboja yang menjabat sebagai ketua bergilir ASEAN mengatakan kawasan itu gagal mencapai konsensus mengenai undangan ke Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwin dalam pertemuan yang digelar Kamis (17/2/2022) dan Jumat (18/2/2022) di Phnom Penh, Kamboja.
Pemerintah militer Myanmar menunjuk Wunna Maung Lwin sebagai menteri luar negeri usai kudeta tahan lalu. Ketika junta menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.
Keputusan membatasi partisipasi Myanmar mencerminkan ketidaksetujuan negara anggota ASEAN pada lemahnya kerja sama Myanmar mengimplementasikan lima langkah yang disetujui tahun lalu. Langkah-langkah yang dinilai akan membantu meredakan kekerasan dan gejolak politik di negara itu.
Atas alasan itu ASEAN tidak mengundang kepala pemerintah militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing dalam pertemuan kepala negara pada Oktober tahun lalu. Tindakan ini diambil tidak lama setelah Myanmar menolak utusan khusus ASEAN bertemu Suu Kyi yang berada di tahanan sejak militer berkuasa.
"Terlepas dari upaya yang dilakukan ketua ASEAN dan Myanmar dalam mempromosikan kerja sama di ASEAN, disayangkan untuk melihat kembali keputusan yang diambil tahun lalu yang prinsipnya tidak biasa diterima Myanmar," kata Kementerian Luar Negeri Myanmar dalam pernyataannya, Selasa (15/2).
"Dalam hal ini Myanmar tidak dapat berpartisipasi atau bahkan mengirimkan perwakilan non-politik, hal ini tidak dapat dihindari karena bertentangan dengan prinsip dan praktik perwakilan setara di ASEAN," tambah kementerian.
Tahun lalu Brunei yang mendapat giliran sebagai ketua ASEAN menolak Min Aung Hlaing. Tapi dengan sistem rotasi kini Kamboja yang menjadi ketuanya. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengatakan ia yakin penting Myanmar menghadiri pertemuan berikutnya.
Pada bulan Januari lalu Hun Sen berkunjung ke Myanmar, menjadi kepala negara asing pertama yang mendatangi negara itu setelah kudeta. Ia berulangkali menegaskan tertarik mengakhiri kebuntuan antara ASEAN dan Myanmar.
Pada Senin (14/2) Hun Sen bertemu dengan menteri luar negeri Jepang di Tokyo yang mengatakan bersedia bekerja sama dalam mengatasi situasi di Myanmar. Kepala Angkatan Bersenjata Kamboja dan calon pengganti terkuat Hun Sen, Hun Manet menemani ayahnya berkunjung ke Myanmar.
Jepang mengambil sikap yang lebih lembut pada militer Myanmar saat negara-negara Barat memberlakukan sanksi pada jenderal-jenderal negara itu. Tapi sikap di Jepang sendiri berbeda-beda.
Perusahaan minuman alkohol Kirin Holdings memutuskan untuk menarik bisnisnya dari Myanmar. Mereka juga membatalkan bisnis gabungan dengan mitra yang memiliki koneksi dengan militer.
Diplomat Kamboja Chum Sounry mengatakan kegagalan untuk mengundang Myanmar pada pertemuan menteri luar negeri pekan ini disebabkan "sedikitnya kemajuan dalam melakukan Konsensus 5 poin ASEAN", yang disepakati semua negara anggota termasuk Myanmar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika