REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK TENGAH -- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat telah sepakat dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Indonesia Tourism Development Coporation/ITDC) berkomitmen melibatkan tenaga kerja (naker) warga lokal dalam ajang MotoGP di Sirkuit Pertamina Mandalika pada 18-20 Maret 2022.
PT ITDC adalah BUMN Indonesia yang bergerak di bidang pariwisata. "Pemerintah daerah menyambut baik upaya penyelenggara yang lebih banyak melibatkan warga lokal dalam kegiatan tersebut," kata Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri dalam taklimat media di Praya, Lombok Tengah, NTB, Selasa (15/2/2022).
Untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat sekitar kawasan, katanya, kedua pihak juga berupaya untuk mengakomodasidan melibatkan sebanyak mungkin warga, pengusaha maupun UMKM lokal dalam ajang-ajang yang digelar di kawasan. "Namun tentu saja dengan tetap mengikuti tata cara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Karenanya, dalam proses pelibatan tenaga lokal ini belum bisa melibatkan seluruh pihak yang ada," kata Pathul Bahri.
Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan saat penyelenggaraan MotoGP mendatang, ITDC melalui anak usahanya ITDC NU berkomitmen untuk menjalin komunikasi lebih intensif dengan pemerintah daerah melalui pertemuan pertemuan penting guna membahas mekanisme dan pembagian porsi kerja yang sesuai dengan kapasitas masing-masing. "Kami akan melakukan rapat bersama semua pihak terkait untuk membahas soal krusial. Salah satunya adalah jumlah kebutuhan tenaga kerja, mekanisme pendaftaran bagi tenaga lokal untuk bekerja dan kebutuhan jasa yang diperlukan menjelang ajang MotoGP Mandalika," kata dia.
Tentu, kata Pathul Bahri, asosiasi-asosiasi yang ingin terlibat diharapkan dapat membuat penawaran yang menarik, dengan menunjukkan harga yang kompetitif, kualitas produk yang baik. Selain itu, produk yang ditawarkan harus sesuai dengan persyaratan Dorna Sports event organizer (EO), sehingga dapat direkomendasikan ke pihak-pihak tersebut untuk dipilih sebagai vendor.
Selanjutnya guna memenuhi kepentingan penguasa transportasi lokal, pemerintah daerah dan ITDC serta semua pihak terkait telah sepakat untuk mengakomodir kepentingan pengusaha transportasi lokal tersebut. "Ini artinya bahwa pengusaha travel lokal juga kami perhatikan," demikian kata Pathul Bahri.