REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sesuai dengan tema tersebut, pemerintah menyusun berbagai kebijakan yang mendukung transformasi ekonomi tersebut, salah satunya penghapusan kemiskinan ekstrem.

"Untuk itu, maka kebijakan prioritas pada 2023 pertama adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," kata Suharso dalam konferensi pers menteri usai sidang kabinet, Rabu (16/2/2022).

Suharso mengatakan, pemerintah ingin menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol sampai satu persen pada 2024. Program penghapusan kemiskinan ekstrem ini juga sudah dimulai dari 2021 dan akan dilanjutkan pada 2022, 2023 hingga 2024 mendatang.

"Artinya tahun 2023 kita harus menurunkan kemiskinan ekstrem dari 2,5 sampai 3 juta penduduk," kata Suharso.

Sebelumnya, pada 2021 telah dilaksanakan program penghapusan kemiskinan ekstrem di 35 Kabupaten prioritas di tujuh provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Maluku dan Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara, pada tahun 2022 rencananya akan diperluas menjadi 212 Kabupaten/Kota prioritas di 25 provinsi.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Desember lalu juga meminta program penanganan kemiskinan ekstrem pada 2022 bisa dilakukan lebih awal yakni pada kuartal pertama 2022. Wapres mengatakan, ini karena saat ini pemerintah sudah melakukan persiapan penanganan kemiskinan ekstrem 2022.

Wapres berharap dengan persiapan lebih awal ini akan membuat program aksi penanganan kemiskinan ekstrem lebih cepat.

"Jadi kita lebih awal melakukan penanganan dengan harapan bahwa 2022 ini 212 kab kita sudah entaskan, sehingga sisanya nanti itu kita bisa selesaikan 2023, dan di 2024 kemiskinan ekstrem nol persen. Ini target kita," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika