REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyetarakan sejumlah pejabat struktural ke dalam jabatan fungsional. Untuk selanjutnya, Badan Litbang Kemendagri akan menyiapkan penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) guna mendukung reformasi birokrasi.
“Dengan struktur yang lebih ramping pasca-penyetaraan, kinerja birokrasi tentu akan lebih efektif dan efisien. Tetapi kebijakan ini perlu diiringi dengan program penguatan kompetensi bagi pejabat fungsional agar birokrasi kelas dunia dapat segera diwujudkan," ujar Plh Kepala Badan Litbang Kemendagri Eko Prasetyanto dalam keterangannya, Kamis (17/2/2022).
Hal itu Eko sampaikan pada kegiatan Penguatan Kapasitas Organisasi di Lingkungan Badan Litbang Kemendagri. Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa hingga Jumat, 15-17 Februari, di Aula Badan Litbang Kemendagri, Jakarta Pusat. Eko menambahkan, program Penguatan Kapasitas Organisasi tersebut penting untuk segera dilakukan. Sebab, menurut dia, perbaikan tata kelola pemerintahan saat ini tengah memasuki babak baru.
Dia menerangkan, dengan mengusung tema dynamic governance, kebijakan reformasi birokrasi ke depan akan fokus pada upaya membenahi kapabilitas SDM, budaya kerja, dan menghasilkan kebijakan yang adaptif. Untuk itu, pihaknya mengaku telah menyiapkan berbagai program penguatan kapasitas bagi para aparatur di Badan Litbang.
“Membangun kompetensi aparatur dan budaya kerja memegang peranan paling sentral dalam upaya membenahi birokrasi. Karena itu kita akan terus fokus menyelenggarakan capacity building bagi para pegawai,” terang Eko.
Dia juga menyoroti transisi Badan Litbang Kemendagri yang akan berubah menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dalam waktu dekat. Menurut Eko, momentum tersebut harus dioptimalkan agar organisasi baru itu mampu meghasilkan rumusan kebijakan dalam negeri yang inovatif dan visioner. Salah satu langkahnya dengan membangun lingkungan kerja yang didukung dengan teknologi informasi.
“Selain menciptakan smart office, sistem pendataan skala besar juga kita butuhkan. Agar nantinya proses perumusan kebijakan dapat lebih cepat, tajam, dan mampu bermanfaat dalam mendukung komponen lain menetapkan kebijakan ke daerah,” kata Eko.
Untuk itu, Eko meminta kepada seluruh jajarannya agar memperkuat kemampuan dalam bidang teknologi, selain terus mengasah penguasaan berbahasa Inggris. "Penguasaan bahasa (Inggris) ini sangat penting untuk membangun relasi dan kolaborasi yang lebih luas dengan para mitra strategis,” jelas Eko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika