REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan anggaran pendidikan dapat mendukung perbaikan kualitas SDM Indonesia untuk optimalisasi bonus demografi pada 2030.
"Anggaran pendidikan telah disiapkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia sebagai modal utama pembangunan nasional," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (17/2/2022).
Ia mengatakan penyiapan sektor pendidikan yang memadai sangat penting mengingat pada 2030 angkatan kerja produktif akan mencapai 64 persen dari total penduduk. Pada saat itu, mayoritas penduduk Indonesia adalah generasi Z dan milenial yang berusia 8 hingga 39 tahun serta kurang lebih sekitar 2 juta usia produktif diperkirakan akan masuk ke pasar tenaga kerja per tahun.
Untuk itu, pemerintah telah memberikan alokasi anggaran pendidikan yang memadai, termasuk beasiswa LPDP bagi 8.600 mahasiswa baru dan 20.090 mahasiswa tingkat lanjutan. Selain melalui jalur pendidikan formal, pemerintah juga mendorong agar masyarakat dapat meningkatkan kompetensinya dengan lebih mudah melalui jenis-jenis pelatihan yang tersedia dan memilih pelatihan yang diinginkan, seperti melalui program Kartu Prakerja.
Program Kartu Prakerja dirancang tidak hanya untuk skilling bagi para angkatan kerja baru, tetapi juga peningkatan keterampilan (upskilling) dan alih keterampilan (reskilling) bagi para angkatan kerja lama yang saat ini aktif bekerja di industri. Program Kartu Prakerja tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan masyarakat, terutama generasi muda, untuk berwirausaha.
"Program peningkatan kewirausahaan tentu akan menjadi sangat penting mengingat rasio kewirausahaan di Indonesia masih sebesar 3,47 persen dari total populasi," kata Airlangga.
Ia memastikan generasi muda yang berkualitas tinggi akan memiliki peran penting sebagai game changer sehingga dapat mendorong aktivitas kewirausahaan dan mempercepat penciptaan lapangan kerja atau job creator, tidak hanya menjadi pencari kerja. Saat ini, pemerintah berkomitmen untuk terus bekerjasama dengan seluruh stakeholder, termasuk civitas akademika, dalam mengembangkan ekosistem kewirausahaan.
Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan KUMKM. Pengaturan ini juga menekankan peran penting lembaga inkubator dalam mendorong pengembangan dan pertumbuhan wirausaha.
Meski demikian, akselerasi dalam meningkatkan kualitas SDM dan transformasi ekonomi memerlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak, termasuk Perguruan Tinggi. "Saya berharap, Perguruan Tinggi dapat senantiasa bergandengan tangan dengan semua pihak dalam memajukan kualitas Pendidikan tinggi kita, mengembangkan riset-riset inovatif, dan tetap konsisten dalam memberdayakan masyarakat," kata Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika