REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Dalam seminar tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dihadapi oleh umat Islam di Istanbul, para pembicara menyatakan, konsistensi dan persatuan diperlukan untuk melindungi hak-hak umat Islam di seluruh dunia. Seminar diselenggarakan bersama oleh kementerian kehakiman dan luar negeri Turki dan Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) OKI.

“Ada inkonsistensi dalam posisi dan tindakan kami karena anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tidak bertindak serempak,” kata asisten menteri Palestina untuk urusan multilateral, Ammar Hijazi dilansir dari laman Anadolu Agency pada Kamis (17/2/2022).

Pejabat Palestina itu mengecam keputusan beberapa negara untuk menormalkan hubungan dengan Israel. Namun, dia menekankan bahwa mereka mencari solusi berdasarkan rasa hormat, dialog dan harmoni, serta menyerukan solidaritas dan dukungan untuk rakyat Palestina.

Sementara Wakil menteri kehakiman Turki, Yakup Mogul mengatakan ada kebutuhan untuk berdiri di belakang siapa pun yang menghadapi diskriminasi. “Jika kita tidak mengambil langkah, itu akan menjadi lebih buruk,” kata dia merujuk pada pendudukan tanah Palestina dan tindakan brutal Myanmar terhadap Muslim Rohingya.

“Kita seharusnya tidak membiarkan Eropa menjadi tempat yang tidak damai bagi umat Islam,” lanjutnya

Untuk memastikan hak-hak rakyat dilindungi, menurut dia, sistem PBB dan OKI harus lebih efektif. “Sebagai sebuah organisasi, kami perlu bekerja sama, meningkatkan kolaborasi, dan menggunakan platform kami secara lebih efektif,” ucap Mogul.