Jumat 18 Feb 2022 06:16 WIB

Bertemu World Bank, Menteri ESDM Paparkan Peta Jalan Transisi Energi Indonesia

Indonesia berkomitmen untuk mencapai 23 persen energi baru pada bauran energi 2025.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Dwi Murdaningsih
Suasana bongkar muat batubara untuk kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sabtu (12/2/2022). Dibutuhkan investasi sekitar 8,58 miliar dolar AS untuk menutup PLTU dengan total kapasitas sebesar 5,5 Giga Watt (GW) dan menggantinya dengan energi terbarukan sebagai komitmen Indonesia untuk ikut meredam dampak perubahan iklim.
Foto: Antara/Arnas Padda
Suasana bongkar muat batubara untuk kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sabtu (12/2/2022). Dibutuhkan investasi sekitar 8,58 miliar dolar AS untuk menutup PLTU dengan total kapasitas sebesar 5,5 Giga Watt (GW) dan menggantinya dengan energi terbarukan sebagai komitmen Indonesia untuk ikut meredam dampak perubahan iklim.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif melakukan pertemuan dengan World Bank Managing Director for Operations Axel van Trotsenburg dan Vice President for East Asia and the Pacific Manuela Ferro. Pertemuan tersebut membahas upaya transisi energi di Indonesia yang juga merupakan isu utama pada gelaran Presidensi G20 Indonesia.

Arifin menyampaikan, Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai 23 persen energi baru dan terbarukan (EBT) pada bauran energi di tahun 2025. Di akhir 2021, bauran energi dari EBT telah mencapai sekitar 11,7 persen.

Baca Juga

"Untuk mencapai target tersebut, kami mengesahkan Peraturan Menteri terkait PLTS Atap. Kami juga menargetkan bahwa akan ada tambahan 3,6 Gigawatt (GW) PLTS Atap yang terpasang pada tahun 2025. Indonesia negara tropis, sehingga banyak daerah yang memiliki radiasi matahari yang maksimal. Kami juga memiliki potensi energi angin, air, dan arus laut," ujar Arifin, Kamis (17/2/2022).

Arifin menyatakan upaya lainnya untuk mencapai bauran energi tersebut, yakni pembangunan 10,6 GW pembangkit listrik tenaga (PLT) EBT, termasuk penggantian PLTD menjadi PLT EBT, dan pemanfaatan biofuel hingga 11,6 juta kiloliter.

Arifin juga menunjukkan, pemerintah telah memiliki peta jalan menuju Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060. Pada peta jalan tersebut, tambahan pembangkit listrik setelah tahun 2030 hanya dari PLT EBT.

Mulai 2035, pembangkit listrik akan didominasi Variable Renewable Energy (VRE) dalam bentuk tenaga surya, diikuti tenaga angin dan arus laut pada tahun berikutnya. Hidrogen akan dimanfaatkan secara gradual mulai 2031 dan secara masif pada 2051. Kemudian tenaga nuklir akan masuk dalam sistem pembangkitan mulai tahun 2049.

"Pada rencana suplai listrik, kami memiliki arus laut, surya, air, panas bumi, dan sebagainya. Namun saat ini sumber energi terbesar adalah dari energi surya. Selain itu, kami juga belum mempertimbangkan pemanfaatan tenaga nuklir (dalam waktu dekat), melainkan mulai tahun 2049," jelas Arifin.

Indonesia juga akan membangun super grid untuk meningkatkan konektivitas kelistrikan, di mana transmisi baru antarsistem dan antarpulau dibutuhkan untuk membagi sumber energi terbarukan yang dimiliki suatu daerah.

"Kita harus membangun infrastruktur untuk menghubungkan pulau-pulau utama dengan transmisi yang disuplai dari PLT EBT. Sebagai contoh, Kalimantan Utara akan dihubungan dengan Sumatera dan Sulawesi. Selain itu, suplai listrik dari Nusa Tenggara, di mana banyak sumber energi surya, dapat dihubungkan ke Sulawesi dan Kalimantan," ucap dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement