Jumat 18 Feb 2022 12:40 WIB

Kepemilikan Rumah Layak Huni Semakin Dipermudah

Pemerintah menganggarkan Rp 5,1 triliun untuk program pembangunan rumah bersubsidi.

Rep: Novita Intan/ Red: Nidia Zuraya
Pekerja berjalan di proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/2/2022). PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memacu penyaluran Kredit Pembiayaan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR Sejahtera FLPP). dan mencatat penyaluran baru KPR Sejahtera mencapai 13.192 unit per Januari 2022, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 2.302 unit.
Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
Pekerja berjalan di proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/2/2022). PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memacu penyaluran Kredit Pembiayaan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR Sejahtera FLPP). dan mencatat penyaluran baru KPR Sejahtera mencapai 13.192 unit per Januari 2022, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 2.302 unit.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berkomitmen meningkatkan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak melalui program pembangunan rumah bersubsidi. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mencatat sebanyak 5,67 juta unit kebutuhan rumah layak huni diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

“Rumah menjadi kebutuhan primer terutama sebagai tempat paling aman saat masa pandemi, diharapkan setiap entitas dalam ekosistem perumahan dapat mendukung pembiayaan rumah bagi MBR,” ujarnya saat webinar Forum Group Discussion ‘Kelangsungan Hidup Rumah bagi MBR 2022’ baru-baru ini.

Baca Juga

Pemerintah pun mengalokasikan anggaran senilai Rp 5,1 triliun untuk melaksanakan sejumlah program pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun sejumlah program tersebut antara lain membangun rumah khusus, rumah susun, rumah swadaya serta penyaluran bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) bagi rumah bersubsidi pemerintah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menargetkan akses rumah layak huni mencapai 70 persen pada 2024. Hal ini tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.