Sabtu 19 Feb 2022 12:53 WIB

Klarifikasi Resmi Dirut LPDP Terkait Video Viral Pernah Dikuasai Tarbiyah

Seleksi beasiswa LPDP mengedepankan good governance, transparan, dan akuntabel.

Red: Erik Purnama Putra
Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Andin Hadiyanto.
Foto: Dok LPDP
Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Andin Hadiyanto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (Dirut LPDP), Andin Hadiyanto memberikan klarifikasi terkait beredarnya video dengan judul 'LPDP Bukan Lagi Buat Tarbiyah'. Video tersebut viral di Twitter dan diunggah oleh akun Imam Masjid Islamic Center of New York, Shamsi Ali, @ShamsiAli2.

LPDP, kata dia, tidak pernah membuat dan mengedarkan video dimaksud. Andin menjelaskan, pelaksanaan seleksi beasiswa LPDP sejak awal dilakukan dengan sistem dan tata kelola yang dapat dipertanggunjawabkan.

Baca Juga

"Sejak angkatan pertama hasil kelulusan seleksi beasiswa LPDP dan seterusnya, komposisi penerima beasiswa LPDP sangat beragam dari sisi suku, gender serta agama. Kelulusan atas proses seleksi beasiswa LPDP ditentukan oleh prestasi serta dipenuhinya persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh LPDP," ujarnya kepada Republika di Jakarta, Sabtu (19/2/2022).

Dia menjelaskan, terkait isu LPDP 'pernah' dikuasai dan hanya mengutamakan golongan tertentu seperti dalam video tersebut adalah tidak benar. Dia menegaskan, proses seleksi juga melibatkan Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pusmenjar Kemendikbud).

"Perlu diketahui bahwa seleksi juga dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian potensi akademik yang diselenggarakan Pusmenjar Kemendikbud, dilanjutkan dengan wawancara yang melibatkan pewawancara dari akademisi di luar LPDP," ucap Andin.

 

Hasil penilaian seleksi, sambung dia, senantiasa dilakukan pemantauan oleh komite reviewer yang beranggotakan tokoh-tokoh pendidikan tingkat nasional. Menurut Andin, selama satu dekade memberi pelayanan, seleksi beasiswa LPDP dilaksanakan dengan mengedepankan good governance, transparan, akuntabel, dan melibatkan pihak independen.

 

"Keberpihakan kami melalui program afirmasi sangat jelas, yakni hanya untuk kelompok yang sangat perlu untuk didorong, yakni penyandang disabilitas, prasejahtera, dan masyarakat daerah-daerah afirmasi," ujarnya.

Warganet pun mempertanyakan siapa sosok perempuan yang membuat narasi menuding LPDP pernah dikuasai kaum tarbiyah. Perempuan itu menyebut, sekarang pola rekrutmen diubah, di mana Direktur LPDP saat ini, Dwi Larso menyatakan, penerima LPDB harus memperjuangkan toleransi beragama.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement