REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan, pembangunan ibu kota negara akan diingat oleh dunia. Pembangunannya akan menjadi simbol politik negara di tengah pandemi Covid-19.

"Ibu kota baru ini menjadi simbol politik negara kita di kala pandemi seperti sekarang dan menjadi pengingat pada dunia," ujar Faldo dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (19/2).

Pemindahan ibu kota negara, kata Faldo, merupakan bentuk komitmen Presiden Joko Widodo untuk menghadirkan pemerataan di Indonesia. Sehingga nantinya tak ada lagi pembangunan yang hanya berpusat di Pulau Jawa. "Kita tidak mau ketegangan-ketegangan, kesenjangan yang selalu disampaikan terus berlanjut. Apalagi berbicara soal janji kampanye sejak awal, ini adalah implementasinya," ujar Faldo.

Banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk pembangunan ibu kota negara juga disebutnya tak ternilai. Sebab, itu merupakan bagian untuk mengintegrasikan bangsa Indonesia. "Menurut kami tidak ada harga untuk sebuah integrasi bangsa. Jadi kita sudah habiskan segala daya kita, upaya kita, bahkan nyawa untuk memastikan republik ini terus berdiri," ujar politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN dan resmi diundangkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong. Meskipun UU IKN sudah diteken, Wandy menyampaikan, pembangunan Ibu Kota Nusantara tersebut masih harus menunggu aturan turunannya, seperti Perpres terkait Otori

Ikuti Whatsapp Channel Republika