REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Michelle Bachelet dapat mengunjungi Xinjiang. Restu ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada Sabtu (19/22022).

Tapi, Wang menyatakan, kesempatan itu diberikan dengan syarat penyelidikan apa pun harus didasarkan pada praduga bersalah. "(China) menolak semua jenis bias, prasangka, dan tuduhan yang tidak beralasan," kata anggota dewan negara China ini.

Kesempatan itu didapatkan ketika Konferensi Keamanan Munich diselenggarakan. Wang yang hadir secara virtual mendapatkan pertanyaan tentang kemungkinan Bachelet akan memiliki akses tidak terbatas di Xinjiang.

Bachelet telah lama mencari akses ke wilayah China barat untuk menyelidiki tuduhan pelecehan terhadap etnis Uighur. Masalah ini telah mempertegang hubungan antara Beijing dan Barat, memicu tuduhan genosida dari Washington dan boikot diplomatik oleh beberapa negara dari Olimpiade Musim Dingin di Beijing.

Kelompok hak asasi manusia menuduh China melakukan pelanggaran besar-besaran terhadap Uighur dan kelompok minoritas lainnya. Pemerintah diduga melakukan penyiksaan, kerja paksa, dan penahanan satu juta orang di kamp-kamp. Cina mengatakan kamp-kamp itu adalah fasilitas pendidikan ulang dan pelatihan serta menyangkal adanya pelecehan karena sedang memerangi ekstremisme agama.

Wang pun kembali menegaskan kamp kerja paksa atau pendidikan sistematis semuanya bohong dan palsu. "Saya harap Anda dapat mempercayai pemerintah China

, dan mempercayai apa yang dikatakan pemerintah China dan informasi yang telah kami rilis," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika