REPUBLIKA.CO.ID, PANGADARAN -- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menerima 30 juta liter minyak goreng dari Pemerintah Pusat. Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil, mengatakan, 30 juta liter minyak goreng tersebut akan didistribusikan merata ke seluruh kabupaten/kota untuk mengatasi kelangkaan dan harga mahal yangsedang terjadi di berbagai daerah. "Jabar sudah didrop 30 juta liter oleh Pemerintah Pusat, sedang kami atur pembagiannya," ujar Gubernur Ridwan Kamil seusai operasi pasar murah minyak goreng di Desa Cintaratu, Parigi, Kabupaten Pangandaran, Ahad (20/2/2022).
Pusat distribusi 30 juta liter minyak goreng tersebut berada di satu daerah yang mewakili beberapa daerah. Untuk Pangandaran, pusat distribusinya ada di Tasikmalaya. "Pusat distribusinya per wilayah. Untuk Pangandaran pusat distribusinya ada di Tasikmalaya. Jadi nanti kalau ada apa-apa bisa diselesaikan lewat manajemen di Tasikmalaya," kata Ridwan Kamil.
Pihaknya segera mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat melalui sejumlah operasi pasar. Kang Emil pun mengatakan akan terus menyampaikan aspirasi masyarakat bila masih terdapat kelangkaan minyak goreng. "Kami selesaikan dengan cepat, kewenangan saya sampai operasi pasar saja," ujar Kang Emil.
Menurutnya, kelangkaan dan harga mahal minyak goreng tak hanya terjadi di Jabar tapi juga di sebagian besar wilayah Indonesia. Kang Emil berharap, permasalahan minyak goreng bisa tuntas sebelum memasuki bulan Ramadan. "Ini kan tidak hanya terjadi di Jabar tapi seluruh Indonesia. Jadi ini adalah masalah secara nasional. Jangan sampai nanti menjelang Lebaran ada kelangkaan yang membuat masyarakat resah," katanya.
Dalam operasi pasar murah minyak goreng yang digelar di Balai Desa Cintaratu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar menyediakan 1.800 liter dengan harga Rp 14 ribu per liter. Kang Emil memastikan operasi akan terus digelar dengan kapasitas minyak goreng yang akan terus ditambah. "Di sini ada 1.800 liter dan kami akan tambahkan terus setiap hari di berbagai daerah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika