REPUBLIKA.CO.ID, GAZA— Ribuan keluarga berpenghasilan rendah Palestina di Jalur Gaza yang terkepung akan diberi bantuan uang dari Qatar. Sekitar 95 ribu keluarga Palestina yang tinggal di daerah kantong yang terkepung disebut akan berhak menerima bantuan keuangan itu.
Dilansir dari The New Arab, Ahad (20/2/2022), Ketua Komite Rekonstruksi Gaza (GRC) Qatar, Mohammed Al-Emadi, yang juga Duta Besar Doha untuk daerah kantong itu mengatakan, GRC akan bekerja dengan Badan amal Qatar untuk Pembangunan dalam membagikan dana Februari ini. Dana tersebut diberikan oleh PBB dan lebih dari 300 toko dan pusat komersial pilihan PBB, kata Duta Besar Doha.
Qatar telah berjanji untuk mengirim lebih dari Rp 215 miliar ke Gaza setiap bulan sebagai bagian dari kesepakatan informal antara Israel dan partai pemerintahan Islamis Gaza, Hamas, yang dicapai pada 2019.
Di bawah kesepakatan itu, Israel mengizinkan hibah untuk melewati wilayahnya dengan imbalan ketenangan relatif di perbatasan Gaza.
Hamas mengambil alih Jalur Gaza pada 2007 setelah sukses dalam pemilihan. Sebagai tanggapan, Israel mengepung kantong itu dalam blokade ketat, yang telah menghancurkan ekonomi Gaza.
Pengepungan itu juga menyebabkan kekurangan air minum yang parah, makanan dan bahan bakar untuk dua juta penduduk daerah kantong tersebut.
Bantuan lain juga datang dari Mesir yang menengahi gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Mesir juga telah mengirim kru untuk membersihkan puing-puing dan berjanji untuk membangun kompleks apartemen baru yang luas.
Ini adalah tampilan baru bagi pemerintah Mesir, yang telah menghabiskan bertahun-tahun bekerja dengan tenang untuk mendorong pembicaraan gencatan senjata Israel-Hamas dan rekonsiliasi antara faksi-faksi Palestina yang bersaing.
Pergeseran ini dapat membantu mencegah atau setidaknya menunda serangan kekerasan lainnya. Dengan menampilkan dirinya sebagai pembawa damai Timur Tengah, Mesir juga dapat menumpulkan upaya oleh pemerintahan Joe Biden dan beberapa anggota parlemen Amerika Serikat (AS) untuk meminta pertanggungjawaban negara itu atas pelanggaran hak asasi manusia.
