Selasa 22 Feb 2022 09:35 WIB

Sikap Ulama India Soal Larangan Jilbab

Ada negara bagian di India melarang jilbab bagi muslimah.

Rep: Dea Alvi Soraya/ Red: Muhammad Hafil
 Seorang wanita Muslim (CR) mengenakan Hijab (jilbab) berjalan dengan wanita lain yang mengenakan Niqab (cadar yang menutupi wajah kecuali area mata) di Bangalore, India, 16 Februari 2022. Pengadilan Tinggi Karnataka mendengar pada 16 Februari petisi yang menentang larangan jilbab Di lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi pra-perguruan tinggi dibuka setelah ditutup selama seminggu, karena masalah jilbab. India telah mengalami peningkatan jumlah kejahatan kebencian dan serangan terhadap Muslim, Kristen, dan Minoritas dalam beberapa bulan terakhir.
Foto: EPA-EFE/JAGADEESH NV
Seorang wanita Muslim (CR) mengenakan Hijab (jilbab) berjalan dengan wanita lain yang mengenakan Niqab (cadar yang menutupi wajah kecuali area mata) di Bangalore, India, 16 Februari 2022. Pengadilan Tinggi Karnataka mendengar pada 16 Februari petisi yang menentang larangan jilbab Di lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi pra-perguruan tinggi dibuka setelah ditutup selama seminggu, karena masalah jilbab. India telah mengalami peningkatan jumlah kejahatan kebencian dan serangan terhadap Muslim, Kristen, dan Minoritas dalam beberapa bulan terakhir.

REPUBLIKA.CO.ID,KERALA—Cendekiawan Muslim dan Sekjen Jamiyyathul Ulama Sunni India Kanthapuram AP Aboobacker Musliyar mendesak pemerintah Karnataka untuk menarik keputusan yang melarang siswi Muslim mengenakan jilbab di sekolah. Musliyar mengatakan bahwa larangan hijab merupakan diskriminasi yang tidak diajarkan dalam agama manapun. Pembatasan seperti itu akan mendorong permusuhan di antara berbagai bagian, kata dia. 

“Oleh karena itu, pihak berwenang harus menahan diri dari memberlakukan pembatasan seperti itu,” desaknya. 

Baca Juga

“Di saat Muslim dilarang berjilbab, Sikh diizinkan mengenakan sorban di semua tempat dan biarawati diizinkan mengenakan pakaian keagamaan mereka. Lalu mengapa pembatasan itu hanya diberlakukan pada satu bagian?” tegasnya. 

Sementara itu, aturan larangan jilbab dan pakaian keagamaan lainnya di dalam perguruan tinggi di Karnataka memicu beberapa reaksi dari komunitas mahasiswa serta dari para pemimpin politik di seluruh negeri. Dalam berita baru-baru ini, Gubernur Kerala Arif Khan mengungkapkan pendapatnya tentang larangan jilbab di institusi pendidikan yang sedang marak di negara bagian tersebut, dengan mengatakan bahwa jilbab bukanlah bagian penting dari pakaian bagi wanita Muslim, dan mendesak mereka untuk tetap bersekolah dan kuliah untuk melanjutkan pendidikan, meski harus menanggalkan jilbab mereka. 

“Hijab bukan bagian dari Islam. Jilbab disebutkan tujuh kali dalam Alqur'an, tetapi tidak ada hubungannya dengan aturan berpakaian wanita. Ini adalah konspirasi untuk menghentikan kemajuan gadis-gadis Muslim,"ungkap dia.

Khan menyebutkan bahwa kontroversi jilbab adalah konspirasi untuk menghentikan pendidikan gadis-gadis muslim. Gadis-gadis muslim sedang belajar sekarang dan mencapai apa yang mereka inginkan. "Saya akan menyarankan para siswa kembali ke kelas mereka dan belajar,"ujar dia.

Namun pendapat Khan jauh berbeda ketika menyinggung soal sorban yang dikenakan pria penganut sikh. Arif Khan mengklaim membandingkan dengan penganut sikh tidak masuk akal. Dia mengatakan bahwa jilbab tidak diperlukan untuk Islam tetapi sorban wajib untuk Sikhisme.

“Argumen bahwa memakai sorban diperbolehkan untuk Sikh tetapi gadis-gadis muslim tidak diperbolehkan memakai jilbab di dalam kelas adalah tidak masuk akal. Sorban adalah bagian penting dari agama Sikh, namun jilbab tidak disebutkan sebagai bagian penting dari Islam dalam Alquran.  Hijab tidak ada hubungannya dengan Islam. Kata Hijab digunakan tujuh kali dalam Alqur'an tetapi tidak berhubungan dengan aturan berpakaian wanita. Ini terkait dengan purdah yang berarti bahwa ketika Anda berbicara, anda harus memiliki 'purdah' di antaranya,"ujar dia.

Khan juga menekankan bahwa wanita bebas mengenakan apa pun yang mereka inginkan, dan harus mematuhi aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh universitas tempat mereka bekerja atau mencari pendidikan. “Anda bebas mengenakan apa pun yang diinginkan. Tetapi ketika terkait dengan suatu institusi, anda harus mematuhi aturan dan peraturan dan kode berpakaian institusi tersebut,"ujar dia.

Sumber

https://www.deccanherald.com/national/south/kerala-muslim-scholar-urges-state-to-lift-hijab-curbs-1083853.html

https://www.dnaindia.com/india/report-hijab-not-essential-in-islam-like-turbans-in-sikhism-kerala-governor-arif-khan-amid-karnataka-hijab-row-2933961

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement