REPUBLIKA.CO.ID, KRAMATORSK -- Ukraina telah meminta pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB, karena tindakan ilegal Rusia yang mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba telah menyampaikan permintaan itu kepada Dewan Keamanan PBB.
"Kami sudah mengirimkan permintaan ke Dewan," kata Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba, dilansir Anadolu Agency, Selasa (22/2/2022).
Langkah itu dilakukan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi mengakui wilayah Donetsk dan Luhansk di Ukraina timur sebagai negara merdeka. Putin juga menandatangani perjanjian yang relevan dengan para pemimpin separatis di Kremlin.
Langkah Putin ini mendapatkan kutukan keras dari Amerika Serikat, Inggris, PBB, Turki, dan beberapa negara Eropa lainnya. Ketegangan telah meningkat secara dramatis di Ukraina timur, dengan pelanggaran gencatan senjata, beberapa insiden penembakan, dan evakuasi warga sipil dari wilayah Donetsk dan Luhansk yang pro-Rusia.
Presiden Putin memerintahkan pengerahan pasukan ke Donetsk dan Luhanks mengakui kemerdekaan kedua wilayah itu. Seorang saksi mata Reuters melihat sekelompok besar perangkat keras militer bergerak melalui kota Donetsk. Pergerakan ini terjadi setelah Putin mengatakan kepada Kementerian Pertahanan Rusia untuk mengirim pasukan ke Donetsk dan Luhansk untuk menjaga perdamaian.
Langkah tersebut mengundang kecaman dan sanksi baru dari AS dan Eropa. Daerah Donetsk dan Luhansk sudah dikuasai oleh separatis yang didukung Rusia. Dalam dekrit yang dikeluarkan oleh Putin, Rusia sekarang memiliki hak untuk membangun pangkalan militer di wilayah Donetsk dan Luhansk. Misi pasukan di kedua wilayah itu akan menjadi operasi penjaga perdamaian.
Dalam pidatonya panjang di televisi, Putin menggambarkan Ukraina sebagai bagian integral dari sejarah Rusia. Dia mengatakan, Ukraina timur adalah tanah Rusia kuno. Putin yakin rakyat Rusia akan mendukung keputusannya.
"Saya menganggap perlu untuk membuat keputusan yang seharusnya sudah dibuat sejak lama, untuk segera mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk," kata Putin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika