Friday, 4 Rabiul Awwal 1444 / 30 September 2022

Friday, 4 Rabiul Awwal 1444 / 30 September 2022

 

4 Rabiul Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Sudah Selesai Secara Politik, Jokowi: Mestinya IKN tidak Dipertentangkan

Selasa 22 Feb 2022 08:27 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Indira Rezkisari

Ketua DPR Puan Maharani memimpin jalannya Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022). Dalam rapat tersebut DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-undang.Prayogi/Republika.

Ketua DPR Puan Maharani memimpin jalannya Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022). Dalam rapat tersebut DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-undang.Prayogi/Republika.

Foto: Prayogi/Republika
Jokowi tegaskan pemindahan IKN bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan sosial.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari adanya pro dan kontra yang muncul dari rencana pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur.  Namun demikian, kata dia, proses pemindahan IKN Nusantara sudah selesai secara politik.

 

Jokowi menyebut, UU IKN ini telah disetujui oleh delapan dari sembilan fraksi DPR yang ada. Karena itu, menurutnya, pemindahan dan pembangunan IKN ini semestinya tak lagi dipertentangkan.

Baca Juga

“Artinya secara hukum politik sudah selesai. Jadi kalau sudah seperti itu, mestinya tidak dipertentangkan lagi. Mestinya,” kata Jokowi, saat menghadiri peresmian Kantor DPP Nasdem, Selasa (22/2/2022).

Jokowi pun kemudian menjelaskan alasan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar, mayoritas populasi ada di Jawa. Padahal Indonesia memiliki 17 ribu pulau.

“PDB kita 58 persen ada juga di Pulau Jawa dan lebih spesifik lagi adalah Jakarta sehingga magnet dari seluruh pulau itu ke sini. Magnet dari seluruh kota itu semua ke Jakarta,” kata dia.

Akibatnya, terjadi ketimpangan perputaran ekonomi dan ketimpangan infrastruktur antar wilayah di Pulau Jawa dan luar Jawa. Ia menyebut, hal ini juga yang menjadi alasan munculnya gagasan pemindahan ibu kota sejak lama.

Jokowi mengatakan, gagasan ini sudah ada sejak era Presiden Soekarno hingga Soeharto. Di era Soekarno, gagasan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya terhambat karena adanya pergolakan politik. Sedangkan di era Soeharto, gagasan ini juga muncul, namun hanya dipindahkan ke Jawa Barat.

“Sehingga kajian-kajian itu sudah ada sebelumnya. Sekali lagi, perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan juga keadilan sosial,” ujarnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f

 

 

BERITA LAINNYA

 

 

hide ads show ads
desktop mobile