REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari adanya pro dan kontra yang muncul dari rencana pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur.  Namun demikian, kata dia, proses pemindahan IKN Nusantara sudah selesai secara politik.

Jokowi menyebut, UU IKN ini telah disetujui oleh delapan dari sembilan fraksi DPR yang ada. Karena itu, menurutnya, pemindahan dan pembangunan IKN ini semestinya tak lagi dipertentangkan.

“Artinya secara hukum politik sudah selesai. Jadi kalau sudah seperti itu, mestinya tidak dipertentangkan lagi. Mestinya,” kata Jokowi, saat menghadiri peresmian Kantor DPP Nasdem, Selasa (22/2/2022).

Jokowi pun kemudian menjelaskan alasan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar, mayoritas populasi ada di Jawa. Padahal Indonesia memiliki 17 ribu pulau.

“PDB kita 58 persen ada juga di Pulau Jawa dan lebih spesifik lagi adalah Jakarta sehingga magnet dari seluruh pulau itu ke sini. Magnet dari seluruh kota itu semua ke Jakarta,” kata dia.

Akibatnya, terjadi ketimpangan perputaran ekonomi dan ketimpangan infrastruktur antar wilayah di Pulau Jawa dan luar Jawa. Ia menyebut, hal ini juga yang menjadi alasan munculnya gagasan pemindahan ibu kota sejak lama.

Jokowi mengatakan, gagasan ini sudah ada sejak era Presiden Soekarno hingga Soeharto. Di era Soekarno, gagasan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya terhambat karena adanya pergolakan politik. Sedangkan di era Soeharto, gagasan ini juga muncul, namun hanya dipindahkan ke Jawa Barat.

“Sehingga kajian-kajian itu sudah ada sebelumnya. Sekali lagi, perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan juga keadilan sosial,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika