Selasa 22 Feb 2022 17:28 WIB

Warga Penjaringan Datangi Anies Tuntut Layanan Air Bersih

Warga Penjaringan menyurati Anies untuk meminta layanan air minum bersih.

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Bilal Ramadhan
Seorang warga Muara Angke memberikan minum kepada anaknya saat melakukan aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/2/2022). Para warga yang berasal dari Blok Limbah, Blok Eceng dan Blok Empang RW 22 Muara Angke menggelar aksi terkait krisis air bersih yang melanda di kampung mereka yang belum mendapatkan layanan air bersih sejak tahun 1980-an. Republika/Putra M. Akbar
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Seorang warga Muara Angke memberikan minum kepada anaknya saat melakukan aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/2/2022). Para warga yang berasal dari Blok Limbah, Blok Eceng dan Blok Empang RW 22 Muara Angke menggelar aksi terkait krisis air bersih yang melanda di kampung mereka yang belum mendapatkan layanan air bersih sejak tahun 1980-an. Republika/Putra M. Akbar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Puluhan orang yang mengatasnamakan Koperasi Konsumen Limbah Jaya, dan selaku warga dari beberapa daerah di Penjaringan, Jakarta Utara, mendatangi Balai Kota DKI Jakarta. Kedatangan tersebut, untuk memberikan surat terbuka pada Gubernur DKI, Anies Baswedan, dan meminta layanan air minum bersih.

“Akses air bersih sejak saya lahir memang sedikit. Sekarang pipa air pada mati,” kata Nur Weni, perwakilan warga dari Blok Eceng Muara Angke, yang ikut melakukan unjuk rasa di lokasi, Selasa (22/2/2022).

Baca Juga

Dia mengatakan, sejauh ini pembelian air untuk digunakan mandi, cuci, kakus, mengandalkan penjual pikulan. Dikatakan dia, harga per jerigen pikulan mencapai Rp 5 ribu.

“Sehari butuh tiga biasanya. Sebulan bisa sampe Rp 400 ribu buat mandi saja. Belum untuk minumnya,” keluh dia.

Weni menambahkan, untuk keperluan-keperluan lainnya, para warga masih mengandalkan air hujan. Padahal, kata dia, Muara Angke, termasuk pada bagian ibu kota yang dinilai lebih maju dibanding daerah lainnya.

“Baru sekarang kita bisa unjuk rasa, karena sebelumnya belum ngerti. Sekarang sadar, kok kita enggak kebagian hak air, padahal kebutuhan wajib harusnya itu,” tutur dia.

Hal serupa, juga dikatakan koordinator warga, Bani Sadar. Menurut dia, aspirasi dari pihaknya sudah diterima oleh pihak Pemprov DKI melalui Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Afan Adriansyah.

Bani mengatakan, tuntutan itu terdiri dari ribuan jiwa yang tinggal di Kampung Blok Limbah, Kampung Blok Eceng dan Kampung Blok Empang, Penjaringan, Jakarta Utara.

“Saat ini jumlah warga di Blok Limbah ada 368 jiwa, Blok Eceng 678 orang dan Blok Empang ada 3.922 jiwa,” tuturnya.

Dalam keterangannya, para warga meminta adanya pelayanan air bersih, utamanya untuk minum, kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. Menurut Bani, sejak pertama kali kampung-kampung tersebut tumbuh di DKI, belum ada pelayanan air bersih hingga sekarang.

“Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan saya, kami semua, bisa diterima dan direalisasi,” jelas dia.

Sejauh ini, para warga, kata dia, memanfaatkan air minum kemasan dan isi ulang galon untuk mengkonsumsi air minum. Khusus air untuk mandi, cuci dan keperluan lain, kata dia, jauh lebih banyak, bahkan bisa mencapai 200 liter.

“Untuk minum rata-rata dua liter. Untuk yang lain sehari bisa 25 liter. Jika dirupiahkan air minum sehari satu keluarga sekitar Rp 13 ribu. Belum termasuk biaya air harian cuci, mandi yang bisa mencapai Rp 25 ribu,” tutur Bani.

Dengan dasar itu, kata dia, pihaknya menuntut PAM Jaya untuk menyediakan pelayanan suplai air bersih kepada tiga blok kampung. Hal itu, katanya, sesuai dengan Pergub Nomor 16 Tahun 2020. Tak hanya itu, pihaknya juga menuntut adanya kios air sebagai pelayanan sementara sambil menunggu pemasangan perpipaan.

Mendatangi para warga di depan gerbang Balai Kota, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Afan Adriansyah, mengatakan, semuanya sedang direncanakan pihaknya melalui PDAM pada tahun ini.

Menurut dia, perencanaan oleh PDAM itu juga telah dialokasikan sebanyak 100 kios air. “Itu ada tiga tahap, saya akan cek nanti,” katanya.

Ditanya target penyelesaiannya, Afan tak menjawab secara rinci. Menurutnya, hal itu akan diselesaikan secepatnya, karena ada penentuan pengelolaan, tarif dan subsidi bagi masyarakat. “Tarif, ada tapi sangat murah kok jangan khawatir,” jelasnya.

Afan mengatakan, upaya itu akan sesuai dengan Pergub 57 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis Air Minum Semester 1 Tahun 2007. Pergub ini, katanya, disiapkan untuk member supaya dia bisa mendapatkan harga yang murah.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement