REPUBLIKA.CO.ID,WELLINGTON -- Dewan Islam Wanita di Selandia Baru mengatakan umat Muslim masih dalam bahaya dan rentan menjadi sasaran teroris. Hal ini disampaikan dalam dengar pendapat mengenai serangan masjid Christchurch.
Sidang koronal ini dilakukan untuk memeriksa saat-saat terakhir kehidupan 51 Muslim, yang terbunuh dalam serangan teror Christchurch pada 15 Maret 2019.
Penyelidikan dibuka untuk menjawab pertanyaan yang belum terselesaikan, menyusul penyelidikan kriminal dan proses penuntutan dan Komisi Penyelidikan Kerajaan.
Tujuan dari sidang ini adalah untuk menetapkan kondisi kematian korban dan membuat rekomendasi, untuk mengurangi kemungkinan serangan lain terjadi dalam keadaan serupa.
Dilansir di RNZ, Rabu (23/2), Dewan Islam Wanita telah meminta Koroner Brigitte Windley untuk memeriksa peran radikalisasi pada platform digital sebagai bagian dari penyelidikan. Pria bersenjata Australia yang melakukan serangan itu diketahui membenamkan dirinya dalam konten daring milik sayap kanan.
Koordinator nasional dewan Aliya Danzeisen dalam sidang itu mengatakan, pihaknya meyakini nyawa-nyawa tak berdosa bisa diselamatkan jika pihak berwenang menyelidiki kehidupan virtual teroris. Dia juga mengatakan umat Islam masih dalam bahaya dan bisa menjadi sasaran teroris di Selandia Baru.
Sejak kejadian pembantaian pada 2019 lalu, pimpinan dewan disebut telah menerima ancaman akan diracuni, diperkosa, bahkan dibunuh. Serangan lain yang serupa dengan keadaan saat itu disebut bisa saja terulang kembali.
"Pihak berwenang telah mengkonfirmasi hal ini selama beberapa bulan terakhir, bahkan dalam dua minggu terakhir. Sebagai contoh, komandan polisi Wellington menyadari risiko seperti itu," katanya.
Dewan Islam Wanita juga dikatakan telah berulang kali berupaya menyalakan alarm meningkatkan kebencian dan pelecehan secara daring, dengan melakukan komunikasi bersama pemerintah dan perusahaan media. Namun, platform digital disebut tidak mau atau tidak mampu mengatasi radikalisasi yang menyebar secara daring.
Sumber:
Ikuti Whatsapp Channel Republika