REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, semua program pembangunan harus berorientasi pada tangguh bencana. Perizinan-perizinan usaha yang dikeluarkan pemerintah pun juga harus mempertimbangkan risiko bencana.
Selain itu, kata dia, pembangunan infrastruktur harus mengurangi bencana, bukan malah menambah risiko bencana. Hal ini disampaikannya saat menghadiri pembukaan rakornas penanggulangan bencana 2022 secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/2/2022).
“Perizinan-perizinan usaha yang dikeluarkan harus mempertimbangkan risiko bencana, pembangunan infrastruktur harus mengurangi bencana. Bukan menambah risiko bencana. Sering kita bangun, lupa mengenai ini,” kata Jokowi.
Karena itu, ia meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk aktif mengajak seluruh aparat pemerintah pusat maupun daerah agar semua program pembangunan harus berorientasi pada tangguh bencana. “Harus ini semuanya diajak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pengarusutamaan kebijakan yang tangguh bencana harus terus ditingkatkan. Dalam sambutannya, Presiden juga meminta BNPB agar membangun sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan, terutama di daerah-daerah rawan bencana.
Edukasi kebencanaan dan budaya sadar kebencanaan ini harus dimulai sejak dini dari individu, keluarga, komunitas, sekolah, hingga lingkungan masyarakat. “Gali berbagai kearifan lokal yang ada di masyarakat, latih masyarakat untuk tanggap menghadapi bencana, lakukan latihan, simulasi setiap saat, jangan menunggu sampai datang bencana,” kata Jokowi.
Jokowi menyampaikan, agenda besar Indonesia tangguh bencana ini harus dilakukan oleh semua komponen pemerintah dan juga bangsa. “Kita rangkul kekuatan dan potensi-potensi yang ada di masyarakat, kita wujudkan bangsa yang tangguh terhadap bencana,” tegasnya.
