REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kepala Badan Pangan Nasional kunjungi sejumlah Stakeholders bertemu dengan perwakilan penggiling padi, peternak layer, dan asosiasi petani tebu rakyat indonesia sebagai upaya menerima aspirasi guna mewujudkan transformasi ketahanan pangan di Indonesia, Selasa (22/2/2022).

Pada agenda kunjungan kerjanya, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menghadiri kegiatan pembukaan Musyawarah Nasional (MUNAS) V Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Yogyakarta secara luring bersama Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, turut hadir Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin  secara daring sekaligus meresmikan pembukaan Munas V APTRI. 

Wapres Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengatakan Pemerintah terus berupaya memenuhi pasokan kebutuhan gula dalam negeri, komitmen ini terus diimplementasikan melalui program revitalisasi industri gula, dan berharap Indonesia dapat kembali meraih kejayaan dengan memperbaiki kondisi dan kualitas pabrik gula agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas yang juga akan berimbas pada kesejahteraan petani.

Pada kunjungan kerjanya, Kepala Badan Pangan Nasional menyatakan dukungannya terhadap APTRI guna mewujudkan kemandirian pangan swasembada gula di Indonesia.

Selain itu, Arief mengatakan bahwa Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) berencana akan bertransformasi dalam digitalisasi data stok dan harga pangan melalui dashboard neraca pangan, sehingga Badan Pangan Nasional menjadi sentral data untuk semua stakeholders. “Untuk kemudahan masyarakat dalam mengakses ketersediaan pangan, Badan Pangan akan transformasi digitalisasi dashboard pangan,” Jelas Arief. 

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Yogyakarta turut bersilaturahmi serta mendengarkan aspirasi perwakilan peternak layer terkait kestabilan harga telur.“Mengenai isu pangan telur, terdapat dua strategi yang akan ditempuh Badan Pangan Nasional dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga telur, yakni melalui penugasan kepada BUMN Perum Bulog serta skema komersial melalui Holding Pangan ID Food.” Pungkas Arief. 

Menurutnya hal ini merupakan kolaborasi antara Badan Pangan Nasional dengan Kementerian BUMN, sebagaimana yang dipesankan Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya untuk menciptakan Ekosistem di Indonesia. 

Arief menambahkan kolaborasi stabilisasi pangan juga selaras dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk dapat menjaga ketersediaan pasokan dan harga pangan melalui sinergi dengan Kementerian Perdagangan. 

Mengenai isu kenaikan harga tempe dan tahu di Indonesia, Arief menanggapi bahwa Pemerintah telah menyiapkan beberapa skema kolaborasi berbagai lembaga pemerintahan seperti Kemenko Perekonomian - Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Sekretariat Kabinet, Kementerian Koperasi dan UKM dan non Pemerintah seperti Gakoptindo (Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia), Asosiasi lainnya guna solusi dari isu stabilisasi harga kedelai yang berdampak pada kenaikan harga tempe dan tahu di Indonesia. “Skema penugasan pemerintah atau skema subsidi kepada pengrajin tempe dan tahu dapat dilakukan kepada Perum Bulog oleh Badan Pangan Nasional” kata Arief.

Arief melanjutkan skema tersebut tentunya akan diusulkan dan dibahas pada rapat lanjutan sejumlah pihak dan persetujuan Presiden Joko Widodo. 

Dalam kunjungan kerja yang dilakukan pasca dilantik Presiden Jokowi beberapa hari lalu, Kepala Badan Pangan Nasional turut bersilaturahmi dan diskusi dengan DPD Persatuan Penggilingan Padi dan Beras Indonesia DIY (DPD PERPADI DIY), sebagai langkah awal bentuk sinergi dan kolaborasi dari sektor hulu dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pasokan beras Nasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika