REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo menemui Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto untuk meminta masukan terkait dengan kajian tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) serta kajian peta politik nasional menjelang Indonesia Emas 2045 yang dimiliki Lemhannas.
Selain itu, kata Bamsoet, MPR meminta bantuan Lemhannas untuk mengkaji kondisi geopolitik dunia saat ini dan yang akan datang, serta dampaknya terhadap Indonesia pada masa kini dan pada masa mendatang. Bamsoet mengatakan, Lemhannas memiliki reputasi yang sangat baik sebagai lembaga pemerintah, salah satu tugasnya menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional.
"Hasil kajiannya pun memiliki kredibilitas karena berasal dari para pemikir dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, baik dari kalangan sipil maupun militer," kata Bamsoet di kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Rabu (23/2/2022).
Secara ekonomi, kata Bamsoet, pada 2045 masyarakat menginginkan agar Indonesia bisa menduduki peringkat lima sebagai negara dengan pendapatan domestik bruto (PDB) terbesar dunia dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7 persen .Selain itu, pada tahun itu, PDB per kapita mencapai 23.199 dolar AS, pertumbuhan investasi 6,4 persen, pertumbuhan industri 6,3 persen, dan pertumbuhan pertanian 3,2 persen.
Sementara itu, pada aspek pertahanan, kekuatan pertahanan berbasis smart power harus didukung anggaran pertahanan sebesar 1,5 persen dari PDB. Sekaligus, hal itu mewujudkan TNI yang kuat dan dilengkapi alutsista teknologi modern, dengan industri pertahanan nasional yang maju dan sehat, serta menjadi pelaku utama global supply chain.
Dia mengutarakan, Indonesia juga harus mempersiapkan diri mengantisipasi ketegangan geopolitik dunia, khususnya pascapernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menyatakan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya siap bersatu melawan agresi Rusia di Ukraina. Pernyataan Biden tersebut sebagai tanggapan atas tindakan Presiden Vladimir Putin yang mengakui dua wilayah Ukraina Timur dikuasai kelompok separatis dan mengerahkan tentara dengan dalih penjaga perdamaian.
Menurut Bamsoet, berbagai pihak telah mengingatkan seperti pernyataan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, jika ketegangan antara Ukraina dan Rusia terus berlanjut bisa menyebabkan perang terburuk di Eropa sejak 1945. "Walaupun tidak menginginkan terjadinya perang, sebagaimana telah ditegaskan Presiden Joko Widodo, agar rivalitas dan ketegangan di Ukraina harus dihentikan sesegera mungkin. Namun, kita juga tidak boleh lengah untuk mengantisipasi setiap kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi," kata Bamsoet.
Dalam pertemuan tersebut, kata dia, Andi menyampaikan, dalam jangka pendek Lemhannas mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo untuk mengkaji tentang kedaulatan/ketahanan pangan nasional. Hal itu sekaligus memperdalam pengembangan pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur untuk menjadi kota dunia yang modern, berteknologi tinggi, dan berwawasan lingkungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika