REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Parlemen Ukraina menggelar pemungutan suara untuk menyetujui rancangan undang-undang yang mengizinkan warga sipil membawa senjata api dan tindakan membela diri. Legislasi ini diperkenalkan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, dua wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina timur.
"Adopsi undang-undang ini sepenuhnya dalam rangka kepentingan negara dan masyarakat," kata penulis rancangan undang-undang tersebut dalam catatannya, Rabu (23/2/2022).
Penulis undang-undang menambahkan hukum baru ini diperlukan karena "ancaman dan bahaya nyata bagi warga Ukraina." Langkah Putin tersebut sudah mendapat kecaman dari pemimpin-pemimpin dunia.
Ukraina juga sudah mulai menggelar program wajib militer tentara cadangan pada kelompok usia 18 dan 60 tahun. Program ini dimulai usai Presiden Volodymyr Zelenskiy mengeluarkan dekrit pada Selasa (22/2/2022) kemarin.
Masa tugas tentara cadangan itu maksimal satu tahun. Sebelumnya Zelenskiy mengatakan ia memberlakukan wajib militer untuk tentara cadangan tapi belum berniat memobilisasi pasukan setelah Rusia menggerakan tentaranya ke timur Ukraina.
Ukraina menuduh Rusia merusak perundingan damai yang mengakhiri konflik di timur Ukraina delapan tahun yang lalu. Kiev juga menolak tuntutan Moskow untuk menghentikan ambisinya bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Dalam pidatonya yang disiarkan televisi Zelenskiy mengatakan ia masih berusaha menggunakan jalur diplomasi untuk meredakan krisis ini. Ia menyambut kesediaan Turki dalam perundingan multilateral, tapi mengatakan Ukraina tidak akan menyerahkan wilayahnya pada Rusia.
Usai rapat lintas partai di parlemen, Zelenskiy mengumumkan program "patriotisme ekonomi." Rencana itu antara lain memberi insentif pada produksi lokal dan memotong pajak nilai tambahan pada bensin.
"Hari ini belum diperlukan mobilisasi umum, kami perlu mengisi kembali tentara Ukraina dan formasi militer lainnya," katanya.
"Sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, saya mengeluarkan dekrit mengenai wajib militer tentara cadangan selama masa istimewa, kami harus meningkatkan kesiapan tentara Ukraina pada semua kemungkinan perubahan situasi operasi," tambahnya.
Zelenskiy kembali mengkritik duta besar negara asing dan pengusaha Ukraina yang meninggalkan negara itu atas alasan keamanan. Ia kembali menekankan perusahaan untuk tetap bertahan di Ukraina.
"Kita semua harus tetap berada di Ukraina, perusahaan-perusahaan mereka berada di wilayah Ukraina, yang mana dilindungi militer kami," katanya.
