Kamis 24 Feb 2022 03:15 WIB

Perajin Tahu: Daripada Demo di Jalanan, Lebih Baik Mogok Produksi

Aduan perajin tahu tempe akan ditindaklanjuti dengan pemerintah pusat dan DPR.

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Agus raharjo
Pekerja merapikan peralatan produksi tahu saat berhenti beroperasi di kawasan Duren Tiga, Jakarta, Sabtu (2/1). Sebanyak 5.000 pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang tergabung Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta menghentikan sementara proses produksi sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga bahan baku kedelai dari Rp7.200 menjadi Rp9.200 per kilogram. Republika/Putra M. Akbar
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Pekerja merapikan peralatan produksi tahu saat berhenti beroperasi di kawasan Duren Tiga, Jakarta, Sabtu (2/1). Sebanyak 5.000 pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang tergabung Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta menghentikan sementara proses produksi sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga bahan baku kedelai dari Rp7.200 menjadi Rp9.200 per kilogram. Republika/Putra M. Akbar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Pusat Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta, Hedy Kuswanto, mengatakan, pihaknya meminta para perajin tahu tempe bisa menahan keinginan untuk melakukan demo. Alih-alih unjuk rasa, kata dia, akan lebih baik jika tetap mogok produksi.

“Ayo, kita mogok produksi saja, nggak boleh demo di jalan, mogok produksi saja,” kata Hedy saat melakukan rapat dengan Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Baca Juga

Dia menambahkan, dalam kunjungannya ke Fraksi PDIP, pihaknya mengadukan masalah harga bahan baku kedelai yang kian melambung. Menurut Hedy, kenaikan itu terus terjadi sejak Oktober 2021.

“Sekarang tembus Rp 11.300 per kilogram, sebelumnya di bawah Rp 10 ribu. Terus meroket, kami sebagai perajin sudah tidak tahan,” keluhnya.

Sementara, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan, pihaknya telah menerima aduan dari Puskopti DKI Jakarta soal melambungnya harga kedelai. Menurut dia, aduan itu akan ditindaklanjuti dengan DPR.

“Karena ini bukan cakupan DKI Jakarta saja. Tapi kami akan koordinasikan. Juga dengan Pemerintah Pusat untuk menindaklanjutinya,” kata Gembong.

Dikatakan dia, pokok-pokok yang akan ditindaklanjuti secara garis besar sesuai dengan aduan yang ada. Mulai dari stabilitas stok bahan yang harus tersedia, selain dari stabilitas harga pangan kedelai.

“Langkah berikutnya yang mau kita tempuh adalah bagaimana kita mendorong supaya ada subsidi,” tutur dia.

Gembong menegaskan, pihaknya akan mengupayakan agar para perajin tahu tempe bisa bertahan dan berusaha di era pandemi dan keterbatasan bahan, namun tetap menguntungkan. Lebih jauh, pihaknya juga akan mendorong Pemerintah Pusat untuk betul-betul menjaga stok pangan, agar tidak ada keluhan serupa ke depannya.

“Khusus DKI tentunya kita dalam waktu dekat akan memanggil BUMD ketahanan pangan untuk kita ajak koordinasi, untuk menjaga stabilitas harga di Jakarta,” jelas dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement