Rabu 23 Feb 2022 23:52 WIB

Farhan: Jabar Harus Bebas dari Blind Spot Internet

Anggota DPR meminta Pemda berinovasi agar tidak ada lagi blind spot internet di Jabar

Rep: Muhammad Fauzi Ridwan/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan. Muhammad Farhan terus mendorong agar seluruh provinsi di Indonesia dan khususnya di Jawa Barat bebas dari blind spot internet atau area yang tidak terjangkau internet. Upaya yang dilakukan dengan melakukan pemerataan akses internet.
Foto: Dok DPR
Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan. Muhammad Farhan terus mendorong agar seluruh provinsi di Indonesia dan khususnya di Jawa Barat bebas dari blind spot internet atau area yang tidak terjangkau internet. Upaya yang dilakukan dengan melakukan pemerataan akses internet.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota DPR RI Muhammad Farhan terus mendorong agar seluruh provinsi di Indonesia dan khususnya di Jawa Barat bebas dari blind spot internet atau area yang tidak terjangkau internet. Upaya yang dilakukan dengan melakukan pemerataan akses internet.

Ia mengatakan pemerintah daerah harus berinovasi dalam mendorong akses internet yang lebih merata sehingga tidak ada lagi blind spot internet. Pihaknya saat ini tengah mengoptimalkan realisasi Palapa Ring dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

"Akan dikawal transformasi digital karena Kemenkominfo memiliki kepentingan untuk pemerataan distribusi program akses Internet," ujarnya melalui keterangan pers yang diterima, Rabu (23/2/2022).

Ia mengatakan Palapa Ring merupakan proyek pembangunan jaringan serat optik nasional yang akan menjangkau 34 provinsi dan 440 kota kabupaten di Indonesia. Dengan total panjang kabel laut mencapai 35.280 kilometer dan kabel di daratan adalah sejauh 21.807 kilometer.

Farhan mengatakan pembangunan sistem komunikasi kabel bawah laut Palapa Ring menjadi salah satu fokus pemerintah  meningkatkan  infrastruktur digital pada 2022. Kinerja pemerintah memperluas akses internet ke pelosok-pelosok diawasi oleh panitia kerja (Panja) Komisi 1 DPR.

Farhan menambahkan, masalah terbesar dalam pengadaaan infrastruktur internet adalah suplai energy listrik. Sehingga ke depan penyediaan akses internet di kawasan 3T atau terdepan, terluar, tertinggal harus sejalan dengan pengembangan energi baru terbarukan.

Ia mengatakan Kabupaten Pangandaran mendapat bantuan akses internet fiber optik untuk 138 titik tersebar di desa-desa, sekolah, kantor pemerintahan, hingga lokasi wisata dan area publik. Kehadirannya diharapkan memangkas kesenjangan sosial dan akses komunikasi dengan daerah lain.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement