REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Generasi muda Papua yang kini mengenyam pendidikan di perguruan tinggi harus menjadi bagian dari solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Bumi Cenderawasih. Pengamat Papua dan isu strategis Imron Cotan menyarankan, mahasiswa orang asli Papua (OAP) harus menjadi bagian dari solusi, bukan sebaliknya menjadi bagian dari masalah.
"Caranya adalah dengan belajar sungguh-sungguh.Setelah lulus, kembali ke Tanah Papua untuk turut membangun daerah asal mereka, menyongsong masa depan yang lebih cerah, meninggalkan pertikaian masa lalu," ujar Imron di acara sarasehan mahasiswa dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Imron menganggap, mahasiswa memiliki peran yang sangat penting demi masa depan Papua yang lebih baik. Kebijakan afirmatif pemerintah telah membuka peluang besar bagi para intelektual atau mahasiswa untuk meraih masa depan yang cerah, antara lain melalui kesempatan kerja yang ditawarkan pemerintah serta pemberian beasiswa.
Pemekaran daerah otonomi baru juga akan membuka peluang besar bagi para mahasiswa. Seusai masa studi, sambung dia, para pemuda dapat mengabdi sebagai pemimpin formal dan informal di daerah masing-masing. "Mental switch memang diperlukan agar para mahasiswa OAP memiliki ketetapan hati untuk meletakkan diri sebagai bagian dari solusi," kata mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia tersebut.
Ketua Forum Badan Musyawarah Tanah Papua, Frans Ansanau dan dua tokoh mahasiswa OAP, masing-masing bernama Charles Kossay dan Malkin Kosefa, turut menghadiri dan memberikan pencerahan kepada sekitar 50 mahasiswa OAP dari daerah Jabodetabek. Mereka juga menyambut baik kebijakan afirmatif Presiden Joko Widodo, termasuk penerapan pendekatan teritorial di dalam menghadapi kelompok separatis di Tanah Papua.
Kedua tokoh pelajar OAP tersebut sepakat, masalah Papua ada di Provinsi Papua dan Papua Barat, bukan di pemerintah pusat. "Yang penting bagaimana menghilangkan praktik-praktik PTP (Papua Tipu Papua) yang berlangsung saat ini. Hal tersebut yang perlu diatasi oleh pemerintah pusat, antara lain dengan cara menertibkan para kepala daerah," kata Kosefa.
