Ukraina Umumkan Keadaan Darurat
Rep: Rizki Jaramaya/ Red: Fernan Rahadi
Petugas penjaga perbatasan Ukraina berpatroli di perbatasan negara bagian Ukraina-Belarusia di sebuah pos pemeriksaan di Novi Yarylovychi, Ukraina, Senin, 21 Februari 2022. | Foto: AP Photo/Oleksandr Ratushniak
REPUBLIKA.CO.ID, KYIV -- Ukraina mengumumkan keadaan darurat mulai Rabu (23/2) tengah malam untuk seluruh wilayahnya, kecuali Luhansk dan Donetsk yang dikuasai separatis pro-Rusia. Parlemen menyetujui keamanan darurat yang akan berlangsung 30 hari.
Dilansir Anadolu Agency, Kamis (24/2), keadaan darurat dapat diperpanjang hingga 60 hari, jika diperlukan, tergantung pada situasi di wilayah tersebut. Separatis di wilayah Donetsk dan Luhanks mengklaim telah memisahkan diri dari Ukraina. Mereka membentuk Republik Rakyat Donetsk, dan Republik Rakyat Luhansk, dalam referendum pada 11 Mei 2014.
Pada Senin (21/2), Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai wilayah yang merdeka. Putin kemudian mengirim pasukan untuk menjaga perdamaian di wilayah itu. Pengumuman Putin tersebut menuai kecaman global. Tindakan ini dinilai sebagai pelanggaran Piagam PBB dan hukum internasional.
Pada 2014, Moskow mulai mendukung pasukan separatis di Ukraina timur, setelah menginvasi Semenanjung Krimea Ukraina. Konflik tersebut telah merenggut lebih dari 13 ribu nyawa.
Kelompok separatis di Ukraina timur meminta bantuan kepada Rusia di tengah meningkatnya baki tembak dengan pasukan Ukraina. Seorang saksi mata melaporkan, konvoi peralatan militer, termasuk sembilan tank bergerak menuju Donetsk, Ukraina timur dari arah perbatasan Rusia.
Kantor berita Rusia yang mengutip juru bicara Kremlin Dmitry Peskov melaporkan, para pemimpin dari dua daerah yang memisahkan diri itu telah mengirimkan permintaan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memberikan bantuan. Bantuan ini bertujuan untuk mengusir agresi dari angkatan bersenjata Ukraina
"Saya meminta bantuan untuk mengusir agresi militer rezim Ukraina terhadap penduduk Republik Rakyat Donetsk," kata Pemimpin wilayah Donetsk, Denis Pushilin.
Rusia secara konsisten membantah rencananya untuk menyerang Ukraina. Sementara Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada perusahaan Rusia yang bertanggung jawab membangun pipa gas, Nord Stream 2 dengan menargetkan perusahaan dan pejabat perusahaannya.
"Langkah-langkah ini adalah bagian lain dari tahap awal sanksi kami sebagai tanggapan atas tindakan Rusia di Ukraina. Seperti yang telah saya jelaskan, kami tidak akan ragu untuk mengambil langkah lebih lanjut jika invasi Rusia terus meningkat," kata Presiden AS Joe Biden.
Menurut Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE), di wilayah Donetsk, terjadi 2.158 pelanggaran gencatan senjata, termasuk 1.100 ledakan selama akhir pekan. OSCE mengatakan bahwa, 1.073 pelanggaran gencatan senjata, termasuk 926 ledakan, juga tercatat di wilayah Luhansk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
