REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diundur. Dosen Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menyebut, argumen Cak Imin yang mengusulkan pengunduran Pemilu 2024 sangat klise dan syarat kalkulasi kepentingan politik.

"Jika argumen pemulihan ekonomi konsisten dilakukan, kenapa pemerintah memaksakan pelaksaan Pilkada 2020 lalu di tengah ketidakpastian pandemi dan ketiadaan vaksin pada saat itu?" kata Umam kepada Republika.co.id di Jakarta, Kamis (24/2/2022).

Dia menilai, usulan Cak Imin yang mengaku mendapatkan masukan pengusaha itu besar kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, terbatasnya pendanaan politik dari sektor swasta yang saat ini masih terdampak pandemi. "Karena political funds dari sektor privat seret, maka satu-satunya opsi pengumpulan dana politik oleh partai-partai di lingkaran pemerintah adalah lewat public funds, salah satunya dari APBN," ucap Umam.

Akibatnya, sambung dia, di tengah ekonomi yang tertekan akibat pandemi, proyek pengadaan yang tidak substansial dan bukan prioritas kebutuhan rakyat bermunculan, seperti pengadaan alat utama sistem senjata (alutsisa) hingga proyek ibu kota negara (IKN) di tengah ekonomi negara yang sedang tidak sehat.