REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth menyarankan, Pemprov DKI Jakarta sebaiknya tidak melakukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memenangkan gugatan warga korban banjir di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Salah sat u amar putusan adalah Gubernur Anies Rasyid Baswedan harus mengeruk Kali Mampang.

Hardiyanto mengatakan, kalau Gubernur Anies berniat mengajukan banding sebenarnya juga tidak jadi masalah, karena merupakan haknya. Hanya saja, sambung dia, Anies jika mengajukan banding harus siap dengan segala konsekuensinya, yaitu akan mendapatkan stigma jelek di mata masyarakat.

"Lebih baik jika putusan PTUN DKI itu dijadikan bahan evaluasi, agar kinerja penanggulangan banjir bisa lebih baik lagi," kata anggota Komisi D DPRD DKI tersebut di Jakarta, Kamis (24/2/2022).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDIP DKI itu menyayangkan langkah Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta yang menyebut akan mengkaji bunyi lengkap amar putusan PTUN DKI dan mempersiapkan upaya banding. "Pemprov DKI seharusnya memposisikan sebagai pengayom masyarakat. Kalau masyarakat menggugat ya biarkan mereka menggunakan haknya. Jadi, ngapain Pemprov DKI berniat untuk melawan masyarakat."