Khofifah Minta Kepala Daerah Percepat Realisasi Pencairan Dana Desa
Rep: Dadang Kurnia/ Red: Yusuf Assidiq
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. | Foto: Dokumen.
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA --Para kepala daerah di Jawa Timur diminta melakukan percepatan realisasi pencairan dana desa. Terlebih dalam situasi pandemi Covid-19. Menurut Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, dana desa merupakan salah satu instrumen penting dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.
"Minimal 40 persen dari alokasi dana desa itu merupakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu, penyaluran dana desa secara cepat akan menjadi pendorong pergerakan ekonomi di desa, sehingga bisa mempercepat penurunan kemiskinan," kata Khofifah, Jumat (25/2/2022).
Dijelaskan, pada 2021 Pemprov Jatim menyalurkan 99,92 persen dana desa ke 7.721 desa di wilayah setempat. Total anggaran yang disalurkan sebesar Rp 7,653 triliun dari total alokasi sebesar Rp 7,659 triliun.
Terdapat tiga desa yang tidak menyalurkan dana desa. Dua di antaranya ialah desa di Sidoarjo yang terdampak lumpur Lapindo.
"Satu desa lainnya ialah Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Gresik, karena kepala desa menghadapi permasalahan hukum," ujar Khofifah.
Ia menambahkan, dari keseluruhan dana desa yang sudah disalurkan tersebut, BLT sebagai perlindungan sosial telah dinikmati oleh 570.519 keluarga penerima manfaat. Adapun total anggarannya sebesar Rp 2,054 triliun atau tersalurkan 95,86 persen.
Tahun ini, kata gubernur, Jatim mendapatkan alokasi dana desa Rp 7,76 triliun untuk 7.724 desa. Alokasi ini mengalami peningkatan cukup tinggi sebesar Rp 100,268 miliar dibanding tahun lalu.
Dari jumlah tersebut, yang telah tersalurkan ada 1.839 desa dengan total anggaran Rp 601,6 miliar. Ia berpendapat, efek dari penyaluran bantuan langsung tunai dana desa terhadap penurunan angka kemiskinan terasa sangat signifikan.
"Hal itu terbukti dengan penurunan angka kemiskinan periode Maret-September 2021 sebesar 0,81 persen, atau setara 313.130 jiwa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
