REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pusdalops Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memutakhirkan data terkini dampak gempa magnitudo (M) 6,1 di beberapa wilayah di Sumatra Barat (Sumbar), Jumat (25/2/2022) pukul 08.39 WIB. Data sementara mencatat total jumlah korban meninggal mencapai tujuh orang.
"Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB menginformasikan pada pukul 16.30 WIB jumlah korban meninggal teridentifikasi tiga orang di Kabupaten Pasaman Barat dan empat di Kabupaten Kabupaten Pasaman," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Jumat.
Sementara itu, BNPB juga mencatat total korban luka-luka mencapai 85 orang. Rinciannya luka berat 10 orang dan luka ringan 50 orang di Pasaman Barat, serta 25 orang di Pasaman. Ia menambahkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman belum merinci kategori korban luka-luka yang dilaporkan ke Pusdalops BNPB. Tak hanya korban meninggal dan luka, BNPB juga mencatat gempa juga berdampak pada pengungsian warga.
"Hingga kini sebanyak 5.000 warga mengungsi di 35 titik," katanya.
Ia menambahkan, BPBD melaporkan sebaran titik pengungsian di Kecamatan Talamau, Kecamatan Pasaman, dan Kinali. Petugas di lapangan kini masih mendata warga yang mengungsi. Hingga saat ini, ia menyebutkan petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, para personel organisasi maupun relawan dan warga masih memfokuskan pada pencarian, penyelamatan dan evakuasi serta pelayanan kepada warga terdampak.
Pascagempa M6,1, Pusdalops BNPB menerima laporan kejadian dua gempa susulan yang cukup signifikan dengan M5,0 pada pukul 11.02 WIB dan gempa M5,1 pukul 11.06 WIB. Merespons gempa tersebut, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto telah memerintahkan tim reaksi cepat (TRC) BNPB untuk melakukan kaji cepat situasi dan kebutuhan, serta memberikan pendampingan penanganan darurat di Sumatra Barat.
Suharyanto dan jajarannya juga akan bertolak pada esok hari untuk meninjau lokasi terdampak dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memastikan penanganan darurat berjalan efektif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika