REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, Dr H Masyhuril Khamis menyampaikan, pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Agama seharusnya mengatur bagaimana orang datang ke masjid. Kalau mengatur masjid, sebetulnya cukup diserahkan ke para pengurus masjid.
Masyhuril mengingatkan, yang saat ini diperlukan adalah bagaimana pemerintah menghadapi kondisi merosotnya akhlak bangsa ini. Dia menyampaikan, sekarang banyak persoalan kebangsaan yang terjadi. Di antara masalah yang luar biasa terjadi adalah kasus narkoba dan pornografi.
"Dan untuk tingkat eksekutif dan legislatif, ada masalah korupsi. Ini kan luar biasa perkembangannya. Jadi yang diatur bukan fisik masjid. Harusnya bagaimana orang yang belum ke masjid tertarik ke masjid dan merasakan kenyamanan serta mendapat suatu keindahan," kata dia kepada Republika.co.id, Jumat (25/2).
Menurut Masyhuril, salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan mengembangkan potensi masjid dalam mengangkat ekonomi masyarakat sekitar. Dia menuturkan, masjid yang dapat menjadi contoh dalam peningkatan ekonomi masyarakat adalah Masjid Jogokariyan di Yogyakarta. "Ini sebenarnya yang harus kita kembangkan," ucapnya.
Selama ini, lanjut Masyhuril, masjid selalu mengumumkan total nilai pemasukan yang diperoleh. Namun, tak jarang ditemukan masyarakat di sekitarnya yang terjerat utang kepada rentenir. Dia memandang, potensi masjid selama ini masih digunakan untuk pembangunan fisik seperti perbaikan kamar mandi, menara, TOA dan lainnya.
"Sementara hal penting lain yang kaitannya dengan bagaimana orang tertarik ke masjid itu harus ada potensi ekonomi yang dikembangkan. Kita jangan terjebak pada hal-hal yang sifatnya fisik. Tetapi bicaralah persoalan bagaimana menyehatkan akhlak anak bangsa. Dan masjid adalah salah satu solusinya," tuturnya.
Untuk itu, Masyhuril menambahkan, seharusnya pemerintah mengadopsi cara beberapa masjid yang telah bergerak mengembangkan potensinya hingga berdampak positif kepada masyarakat secara ekonomi. Misalnya, dana yang dimiliki masjid digelontorkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman tanpa bunga.
"Jadi nanti pinjaman ini dicairkan jangan jam 8 pagi, tetapi jam 5 Subuh dicairkan sehingga orang sholat Subuh. Meski niatnya untuk dapat bantuan, tetapi karena waktunya Subuh, maka otomatis terbiasa dengan Subuh itu. Jam 9 pagi sudah tutup pencairan. Setelah sholat Dhuha misalnya. Ada beberapa trik yang memang harus kita diskusikan bareng-bareng," kata dia.
Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Sesditjen Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag), Muhammad Fuad Nasar mengajak kepada masyarakat untuk menyudahi kegaduhan yang tidak perlu dari terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola.
"Mari sudahi kegaduhan yang tidak perlu," kata Fuad melalui pesan tertulis kepada Republika, Jumat (25/2/2022).
Fuad mengatakan, terbitnya Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 untuk memperbarui Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor 101 Tahun 1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola. Menurutnya, Instruksi Dirjen Bimas Islam dan Surat Edaran Menteri Agama tersebut substansinya secara prinsip kurang lebih sama.
“Edaran hanya mengatur penggunaan speaker, durasi, volume suara, dan waktu-waktu yang tepat agar syiar dakwah melalui pengeras suara masjid dan mushola lebih efektif," ujarnya.
Fuad berharap, terbitnya edaran nomor 5 tahun 2022 semakin menjaga marwah syiar Islam di masjid dan mushola di lingkungan masyarakat setempat. Selain itu, mengajak kepada seluruh elemen umat Islam di Tanah Air untuk bersinergi mengembangkan syiar Islam melalui karya-karya ilmu pengetahuan, kebudayaan, pembangunan manusia, dan masyarakat yang berkeadaban.
Ikuti Whatsapp Channel Republika