REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Lembaga Hubungan Internasional DPP PPP, Muhammad Iqbal meminta pemerintah untuk memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Ukraina.
“PPP meminta Kementerian Luar Negeri RI lewat kedutaan besar baik yang ada di Rusia dan Ukraina untuk aktif memberikan informasi tentang keadaan terkini dan mengupayakan perlindungan kepada WNI yang ada di kedua negara itu,” kata Iqbal Muhammad Iqbal di Jakarta, Sabtu (26/2/2022).
Seperti diketahui, saat ini tengah pecah konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina yang telah menelan ratusan korban jiwa. Dalam situasi itu, tercatat ada 138 WNI yang hingga kini masih berada di Ukraina. “Jika keadaan semakin memburuk, Kementerian Luar Negeri RI agar bisa melakukan evakuasi terhadap WNI yang berada di Ukraina maupun Rusia,” ujarnya.
Selain itu, anggota Komisi I DPR RI ini mendukung langkah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menengahi konflik Rusia-Ukraina.
“PPP mendukung Kementerian Luar Negeri RI dalam mendorong PBB untuk mengupayakan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. PBB bisa menjadi pihak yang menengahi konflik kedua negara itu,” tuturnya.
Iqbal memaparkan bahwa, konflik Rusia-Ukraina hanya akan merugikan rakyat di kedua negara. Meski perang Rusia-Ukraina jauh secara lokasi dari Indonesia, konflik itu juga akan berdampak terhadap perekonomian di Tanah Air.
“Selain merugikan rakyat di dua negara, konflik Rusia dan Ukraina akan berdampak terhadap pemulihan ekonomi Indonesia, karena sektor perdagangan yang berhubungan dengan dua negara itu ikut terganggu,” terangnya.
Di sisi lain, kata Iqbal, yang perlu diperhatikan adalah dampak konflik itu ke inflasi global. Terlebih, konflik Rusia-Ukraina ini bisa meluas menjadi kutub yang bisa menarik negara-negara lain untuk terlibat. "Indonesia sebagai Presiden G20 juga memiliki peran strategis dalam memainkan perannya di kancah internasional guna meredam konflik Rusia-Ukraina, " katanya.