REPUBLIKA.CO.ID,HEBRON -- Pada Jumat (25/2) lalu, warga Palestina baru saja memperingati 28 tahun “Pembantaian Masjid Ibrahimi” di kota Hebron, Tepi Barat. Masjid ini menyimpan kenangan tragis tentang peristiwa pembunuhan massal terhadap puluhan jamaah yang sedang melaksankan sholat Subuh.
Menyusul pembunuhan brutal itu, otoritas Israel kemudian memberlakukan aturan militer di Kota Tua Hebron, yang mempengaruhi kehidupan keagamaan, sosial dan ekonomi masyarakat di sana.
Dilansir Anadolu Agency, Ahad (27/2), peristiwa itu terjadi pada saat shalat Subuh yang digelar pada 25 Februari 25 September 1994. Saat itu, ratusan warga Palestina diserang dalam penembakan massal dan pengeboman di Masjid Ibrahimi di Hebron. Serangan mengerikan itu menewaskan 29 jamaah dan puluhan lainnya terluka.
Warga Palestina mengatakan, serangan itu direncanakan oleh sekelompok pemukim Yahudi dengan bantuan tidak langsung dari tentara Israel, yang tidak berada di tempat kejadian.
Umat Islam di Palestina sangat menghormati Masjid Ibrahimi, karena mereka percaya bahwa masjid itu dibangun di atas makam Nabi Ibrahim (Nabi Ibrahim). Pemukim Yahudi juga memuja tempat itu dan mereka menyebutnya Gua Patriark. Mereka percaya bahwa makam Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah terletak di sebuah gua di bawah masjid.
Setelah pembantaian itu, 60 persen dari total luas masjid menjadi sinagoge Yahudi yang lindungi oleh barikade besi dan barak militer. Karena itu, masjid ini pun menjadi lebih sulit untuk dikunjungi umat Islam.
Seorang warga Palestina, Batoul Baddad tengah berusia 20 tahun ketika berkunjung pertama kali ke Kota Tua Hebron pada 2015 lalu, di mana dia harus melewati beberapa pos pemeriksaan militer dulu untuk melaksanakan sholat di masjid itu.
Berasal dari Jenin di utara Tepi Barat, Baddad tinggal selama bertahun-tahun di Hebron karena dia adalah seorang mahasiswa kedokteran di sana. “Itu mengejutkan bagi saya. Saya tidak menyadari bahwa berdoa di sana begitu rumit dan bahkan peralatan medis saya dapat dianggap terkait dengan keamanan, terutama ketika saya akan berdoa setelah pelatihan saya di klinik radiologi dekat Kota Tua,” ujar dia kepada Anadolu Agency.
Baddad, yang sekarang menjadi ahli radiologi, menyoroti bahwa harus melewati pos pemeriksaan militer untuk berdoa adalah penghinaan besar terhadap haknya untuk kebebasan beragama. Dia ingat bagaimana dia memahami hari demi hari realitas mengerikan di Kota Tua Hebron karena terisolasi secara sosial dan ekonomi.
“Anda bisa merasakan kesedihan tempat itu. Anda bisa merasakan betapa tragisnya karena sebagian besar jalan kosong dan toko-toko tutup. Sebagai orang Palestina, Anda berjalan di sebelah pemukim di jalan yang sama. Dia merasa aman dan Anda merasa terancam sepanjang waktu,” kata Baddad.
LSM Pemuda Palestina Melawan Pemukiman Israel memperkirakan bahwa tindakan Israel di jantung Hebron telah menyebabkan penutupan semua 1.800 toko di Kota Tua, 530 di antaranya ditutup atas perintah tentara Israel.
Menurut LSM tersebut, sekitar 800 pemukim Israel tinggal di jantung Hebron di lima pos pemukiman. Sedikitnya 400 penduduk tetap tinggal di Kota Tua selain 300 orang yang belajar di sekolah agama.
Di pintu masuk utama masjid, ada pos pemeriksaan militer lain di mana tentara memeriksa identitas jemaah. “Kehadiran militer yang intens di sana bertujuan untuk membuat kami takut. Anda merasakan bahaya di tempat yang Anda tuju untuk merasakan kenyamanan dan kepastian,” jelas Baddad.
Protokol Hebron, yang ditandatangani Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada 1997, telah membagi kota menjadi dua wilayah. Pertama adalah H1, yang merupakan sekitar 80 persen dari wilayah pemukiman kota di mana Otoritas Palestina memikul tanggung jawabnya. Kedua adalah H2, di mana Israel mempertahankan semua kekuasaan dan tanggung jawabnya, termasuk atas Masjid Ibrahimi dan Kota Tua.
Israel melakukan kontrol langsung atas 20 persen Hebron yang dikenal sebagai daerah H2, yang merupakan rumah bagi sekitar 33.000 warga Palestina.
Menurut Protokol Hebron, H1 dikendalikan oleh Otoritas Palestina. Semua pengaturan keamanan dan izin perjalanan untuk penduduk dikoordinasikan antara Otoritas Palestina dan Israel melalui administrasi militer Tepi Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika